Dukung PP Tunas, Mendagri Tegaskan Komitmen Lindungi Anak di Era Digital

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman Rencana Aksi Implementasi PP Tunas di Era Digital, yang digelar di Museum Penerangan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Kamis (31/7/2025).

Di hadapan ratusan anak-anak yang hadir dalam acara tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Kini, dunia seakan berada dalam genggaman melalui teknologi informasi di ponsel pintar.

Anak-anak bisa dengan mudah mengakses foto, video, lagu, hingga materi pelajaran. Meski memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan hiburan, dunia digital juga menyimpan ancaman serius seperti perundungan daring, pornografi, hingga judi online.

"Yang perlu kita sikapi adik-adik, supaya kemajuan ini digunakan untuk yang positif. Jangan sampai digunakan untuk yang negatif. Untuk belajar bisa online, nanya-nanya dan seterusnya," katanya.

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak dari ancaman dunia maya. Ia menyebut sebanyak 552 Pemda akan turut digerakkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini di wilayah masing-masing.

Kemendagri melalui peran koordinatifnya juga siap mendukung pelaksanaan PP Tunas demi menciptakan ruang digital yang aman dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.

“Ada 81 juta anak Indonesia yang nanti akan kita gerakkan semua agar ada perlindungan bagi anak-anak. Jangan sampai terkena dampak negatif konten dari situs yang ada di internet," tegasnya.

Baca juga: Mendagri: BUMD Punya Peran Penting Perkuat Kapasitas Pendapatan Asli Daerah

Menteri Dalam Negeri turut menyoroti semakin kuatnya pengaruh budaya asing di kalangan anak-anak Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa anak-anak saat ini lebih akrab dengan tokoh-tokoh seperti Batman, Superman, dan Doraemon dibandingkan tokoh lokal seperti Gundala, atau bahkan Si Unyil yang hanya dikenal oleh sebagian kecil anak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memperkuat dan melestarikan budaya lokal.

"Artinya apa? Batman tahu, Doraemon tahu, Superman tahu, Gundala enggak tahu. Kita mulai dipengaruhi konten-konten dari Amerika, dari Jepang, lain-lain masuk ke pikiran kita. Sedangkan yang asli Indonesia tahunya cuma Unyil aja. Nah itulah kira-kira gunanya kerja sama ini, peraturan ini," ucapnya.

Ia menambahkan, anak-anak Indonesia perlu didukung untuk menjadi pemimpin masa depan melalui semangat kolaboratif lintas kementerian. Kemendagri berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang sehat dan ramah anak. Pasalnya, melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa.

"Karena negara kita nanti ke depan, akan maju, yang menjadi pemimpin-pemimpinnya adalah adik-adik ini, 20-30 tahun ke depan," tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, juga menekankan pentingnya perlindungan anak di dunia maya. Ia mengilustrasikan, sebagaimana ketentuan batas usia dalam mengemudi, maka akses ke dunia digital pun harus mempertimbangkan usia dan kesiapan anak. PP Tunas adalah instrumen penting untuk upaya tersebut.

PP ini juga disusun dengan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan menjaring aspirasi dari anak-anak di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan PP Tunas sebagai bentuk komitmen terhadap pelindungan anak di ruang digital.

"Terutama penyediaan ruang aman yang baik untuk beraktivitas. Kemudian juga ranah keluarga, yang juga penting diperhatikan," tandasnya.