Prioritaskan Sektor Pendidikan, Pemerintah Indonesia Fokus Revitalisasi 11 Ribu Sekolah pada 2025

TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi memulai empat program strategis pemerintah sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di sektor pendidikan. 

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Program Revitalisasi Sekolah yang bertujuan untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. 

“Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Cimahpar Kota Bogor, Jawa Barat (2/4). 

Dalam pesannya tersebut, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional. Hal tersebut tercermin dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendidikan terbesar dalam sejarah, yakni lebih dari 22 persen. 

Namun, Presiden kembali mengingatkan bahwa anggaran tersebut harus digunakan secara tepat dan efisien, terutama untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah tanah air.

“Setiap dana akan dikelola dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Saya berpikir kita bisa mempercepat perbaikan sendi-sendi kehidupan bangsa, antara lain memperbaiki semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ini sasaran kita," jelas Presiden Prabowo. 

Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak untuk menjadikan masa ini sebagai momentum emas membangun negeri melalui pendidikan. Kepala Negara optimistis bahwa dengan pengelolaan manajemen yang baik, seluruh kepentingan rakyat, terutama dalam bidang pendidikan, dapat terpenuhi secara merata dan berkeadilan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa proses perbaikan atau revitalisasi satuan pendidikan akan menggunakan pola swakelola mandiri, sehingga diharapkan terjadi efisiensi, dapat memberdayakan komunitas sekolah dan masyarakat setempat dalam pembangunan, agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. 

"Anggarannya 16,9 triliun dan insyaallah itu bisa kita alokasikan untuk 11.440 satuan pendidikan,” terang Mendikdasmen Abdul. 

Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Slawi Ninik Basri Martini mengatakan bahwa program perbaikan sekolah ini akan menjawab keresahan para guru dan wali murid akan adanya ruang pembelajaran khusus bagi siswa tunarungu dan tunagrahita yang selama ini belajar di ruang yang sama. 

Baca juga: Hardiknas 2025, Mendikdasmen Serukan Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Nasional

"Kondisi ini sangat tidak efektif dan tidak nyaman bagi anak berkebutuhan khusus dan membuat capaian pembelajaran menjadi kurang optimal," ungkap Ninik.

Keberadaan ruang pembelajaran khusus, lanjut Ninik, tidak hanya membuat proses belajar dan mengajar lebih nyaman, tetapi juga mendukung kemandirian dan menumbuhkan potensi siswa. Dalam proses pembangunan ruang praktik ini, sekolah berkolaborasi dengan komite sekolah untuk terlibat aktif membersamai proses pembangunan. 

"Jadi tidak hanya guru yang antusias, tapi orang tua juga sangat bersemangat untuk terlibat dalam program ini karena ini adalah hal yang mereka inginkan, anak-anak bisa mandiri," kata Ninik.

Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Banyumas, proses pembangunan gedung dan ruang praktik siswa juga melibatkan partisipasi masyarakat, yakni pelibatan para tukang bangunan yang notabene merupakan masyarakat sekitar sekolah. 

Kiman, warga setempat yang mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam proses pembangunan, menyampaikan apresiasinya atas program ini. Menurutnya, program ini merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam menghadirkan sarana pendidikan yang memadai.