Atasi Dampak Perubahan Iklim Dengan Ketahanan Nasional

Lebih lanjut Siti Nurbaya mengajak Kementerian/ Lembaga untuk memfinalkan penjabaran atau elaborasi kegiatan untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca pada sektor AFOLU: moratorium, rehabilitasi HL, teknologi pertanian, konservasi, pemulihan lahan gambut, REDD+, dan lain-lain; Energi: konservasi energi, EBT, pengelolaan publik transportation, infrastruktur transportasi; IPPU : perbaikan proses & sitem operasi, substitusi bahan baku, perbaikan teknologi; Limbah: penerapan 3R, pengelolaan limbah padat & cair, pengendalian konsumsi dan sirkular ekonomi. Tentu saja integrasi pusat dan daerah juga sangat penting.

Dalam rangka implementasi NDC tersebut, secara bersama-sama Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan penurunan emisi GRK pada 5 sektor telah menyusun dokumen peta jalan atau Roadmap NDC untuk Mitigasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan. Roadmap tersebut tidak hanya mengelaborasi kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam mencapai target penurunan emisi GRK saja, akan tetapi juga potensi dan kebutuhan kebijakan-pendanaan teknologi kapasitas yang diperlukan dalam pelaksanaan NDC yang akan dimulai pada tahun 2020.

NDC Indonesia hanya akan tercapai melalui partisipasi dan kerjasama antar-pemangku kepentingan dalam keseluruhan tahap implementasinya, sejak awal perumusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta sampai pada pelaporannya untuk menjaga kaidah transparansi sebagaimana dimandatkan dalam Paris Agreement.

Partisipasi aktif pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan dan masyarakat yang merupakan bagian dari Non Party Stakeholders (NPS) dalam implementasi Paris Agreement, memegang peranan penting dalam mewujudkan target NDC Indonesia.
Komitmen Indonesia di tingkat global, harus diterjemahkan menjadi aksi nyata sampai ke tingkat tapak dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Untuk itu pula maka pada agenda Festival iklim ini juga telah diberikan Penghargaan kepada kelompok masyarakat pelaksana ProKlim, pemerintah daerah yang telah mendukung pelaksanaan ProKlim di wilayahnya serta pihak-pihak yang telah mencatatkan aksinya dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) merupakan bentuk apresiasi dan rekognisi Pemerintah terhadap peran serta aktif masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya termasuk dunia usaha, dan lembaga non pemerintah dalam mendukung aksi lokal pengendalian perubahan iklim sampai ke tingkat tapak.

Selain itu Peluncuran Roadmap Mitigasi, dan Sistem Perhitungan Reduksi Emisi GRK Secara Cepat, Tepat dan Responsible untuk Masyarakat atau SPECTRUM, sebagai bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk terus berinovasi mengembangkan instrumen kebijakan dan perangkat teknis sebagai wujud pemenuhun kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan teknologi terkait upaya pengendalian perubahan iklim.

Menteri Siti secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap peningkatan jumlah aksi yang dicatatkan dalam SRN PPI melalui berbagai skema kegiatan, baik itu mitigasi, adaptasi, ProKlim dan REDD+, yang mencerminkan semakin banyak pihak-pihak yang telah melaksanakan kegiatan terkait pengendalian perubahan iklim.

Dengan registrasi ini, maka secara lebih sistematis dan konsolidatif upaya nasional pengendalian perubahan iklim akan berlangsung dan menjadi lebih baik. Dan dengan peningkatan kualitas untuk setiap jenis aksi yang dilaksanakan, maka upaya pengendalian perubahan iklim akan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan tema Festival Iklim Tahun 2019 ini yaitu “Emisi Menurun, Indonesia Maju berketahanan Iklim “. (*)