Atasi Dampak Perubahan Iklim Dengan Ketahanan Nasional

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan atau SIDIK yang dikembangkan oleh KLHK dengan menggunakan data Potensi Desa Tahun 2014, diindikasikan banyak desa di Indonesia mempunyai tingkat kerentanan sedang sampai sangat tinggi. Dengan demikian, menjadi tugas bersama untuk menyiapkan langkah antisipatif melalui peningkatan kapasitas adaptasi seluruh pihak dan menurunkan keterpaparan terhadap dampak perubahan iklim.

Menteri juga menjelaskan bahwa minggu lalu para pemimpin dunia berkumpul di New York, Amerika Serikat, dalam acara Climate Action Summit. Pada forum itu diminta untuk menyampaikan program nyata, bukan hanya sebatas komitmen, dalam menghadapi darurat iklim dalam rangka menyongsong batas waktu awal dimulainya implementasi Kesepakatan Paris di tahun depan, yaitu Tahun 2020.

Kesepakatan yang telah ditetapkan di tahun 2015 mewajibkan negara untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global dibawah 2 derajat Celcius dari tingkat pre-industrialisasi dan melakukan upaya pembatasan hingga dibawah 1,5 derajat Celcius. Pada kesempataan tersebut Delegasi RI yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan bahwa “Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim. Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis”.

Indonesia telah menetapkan komitmennya melalui ratifikasi Paris Agreement dengan UU Nomor 16 tahun 2016 dan menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi GRK sebesar 29% dari BAU 2030 dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41% apabila terdapat bantuan internasional serta meningkatkan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim melalui upaya-upaya kerjasama teknik internasional.

NDC Indonesia dibangun berdasarkan paradigma System Thinking, yang mengintegrasikan seluruh komponen penting pembangunan. Komponen pembangunan ini dituangkan dalam dokumen INDC sebagai National Context, yaitu: pengentasan kemiskinan, pembangunan maritim, keberlanjutan pangan, air, dan energi, dan membangun archipelagic climate resilience.

Strategi dalam penyiapan NDC berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan target reduksi emisi sebesar 29% unconditional dan 41% conditional . Strategi kunci NDC terdiri atas program-program utama yang menjadi landasan penyusunan program-program indikatif, yaitu Pengembangan Ownership dan Commitment Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Legislatif; Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi NDC; Enabling Environment; Pengembangan Kapasitas; dan One Data Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Intervensi; dengan Pedoman Pelaksanaan NDC; Pelaksanaan NDC; Serta Review NDC.

Pada kesempatan itu Menteri Siti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah terlibat dalam rangka Indonesia menyiapkan diri menghadapi perubahan iklim dengan konsep dasar Penguatan Ketahanan Nasional.

Ketahanan Nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi, yang merupakan perpaduan antara keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki, guna menghadapi dan mengatasi segala bentuk Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan Gangguan (TAHG), baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Berbagai situasi yang dihadapi dan diidentifikasi sebagai dampak perubahan iklim harus dihadapi dengan terus meningkatkan ketahanan nasional pada gatra-gatra yang mencakup kehidupan bangsa yang mencakup tri-gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi serta panca-gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi serta pertahanan keamanan.

Pada pendekatan inilah dipersiapkan bagaimana selama 4 tahun belakangan ini Indonesia menghadapi perubahan iklim, bukan hanya parsial tetapi menyeluruh dalam sistem ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Baca: KLHK Segel 62 Lahan Perusahaan Yang Terbakar

Tindak lanjut Paris Agreement termasuk implementasi NDC sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan pembangunan di sektor-sektor kunci dalam keseluruhan konteks kebijakan pembangunan nasional berkelanjutan yang berketahanan iklim. Koordinasi, sinergi dan koherensi lintas-sektor dan lintas level tata-kelola (pusat-daerah) menjadi kunci penentu keberhasilan.

Menteri sekaligus menyatakan “upaya-upaya pengendalian perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia secara menyeluruh telah secara nyata memanggil nurani putra-putri bangsa, para aktivis untuk membela tanah air dan bangsa dari ancaman dampak perubahan iklim.

Dalam penanganannya hingga saat ini secara nyata bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam agenda-agenda perubahan iklim dan lingkungan serta kehutanan di Indonesia sangat baik dan mungkin lebih baik dibandingkan dengan hal dimaksud pada negara-negara lain. Pada pertemuan-pertemuan di tingkat internasional yg saya hadiri langsung ataupun tanpa saya hadiri, ternyata ada rekognisi tersebut. Ada pengakuan internasional “, Cetusnya.

Lanjutnya lagi : “ Saya berterima kasih sudah banyak hal yang dipersiapkan sebagai agenda pre 2020 menyongsong operasional pelaksanaan Paris Agreement. Kita, Indonesia, sudah memulai dan akan terus mempersiapkan dengan baik. Kita sudah memiliki SRN, kita juga sudah menyiapkan protokol prosedur kerja-kerja pengendalian perubahan iklim, sudah ada standard pelaporan yang semua ya berpedoman pda acuan dari sekretariat UNFCCC, dan kita masih terus mengikuti perkembangan internasional dan menyiapkan diri di Indonesia”.

Siti Nurbaya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas yang telah mendukung masuknya isu perubahan iklim sebagai mainstream RKP sejak 2018 hingga yang terakhir RKP 2020. Dia juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah mendukung dan setuju untuk adanya upaya konsolidasi pembiayaan penanganan lingkungan dalam wadah badan pengelolaan dana lingkungan hidup yang akan dilaunching antar Menteri LHK dan Menteri Keuangan secara bersama-sama minggu depan.