BPJS Kesehatan Defisit Keuangan, Menko Puan Minta Pemda Bantu Pendanaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko) PMK, Puan Maharani mengelar rapat di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).

Rapat digelar untuk membahas defisit keuangan Badan Penyelengg ara Jaminan Sosial (BPJS).

Dalam rapat, puteri Presiden RI ke 5 itu menginginkan solusi secara gotong royong untuk menyelesaikan masalah.

Ia meminta pemerintah daerah ikut berpartisipasi, dengan cara mengalokasikan sebagian anggaran kesehatannya sebesar minimal 10 persen dari APBD untuk BPJS Kesehatan.

"Berkaitan dengan hasil rapat pada kesempatan ini, tentu saja saya meminta untuk diberikan atau dikaji opsi-opsi, bagaimana mengendalikan defisit BPJS ini dengan sistim gotong-royong," kata Puan Maharani.

"Gotong-Royong bukan hanya iuran dari non-PBI (Penerima Bantuan Iuran), tapi juga bagaimana peran pemda (pemerintah daerah) yang ada di 34 provinsi, 500 kabupaten atau kota, namun juga mereka itu mengalokasikan anggaran kesehatannya yang harusnya disesuaikan," tutur Puan Maharani.

"Kalau anggaran di pusat itu 5 persen, di tempat mereka itu minimal 10 persen, kemudian sebagian dipergunakan untuk bisa menjadi gotong-royong untuk pelayanan kesehatan BPJS (Kesehatan) di provinsi dan kabupaten atau kota," tambah Puan Maharani.