AS Cabut Visa Presiden Kolombia karena Kritik Perang Gaza, Petro: Saya Tak Peduli

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Kolombia, Gustavo Petro menyatakan ketidakpeduliannya atas pencabutan visa masuk ke Amerika Serikat oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Langkah tersebut diambil Washington setelah Petro dengan lantang mengkritik tindakan Israel di Gaza yang disebutnya sebagai genosida.

“Saya tidak lagi punya visa untuk bepergian ke Amerika Serikat. Saya tidak peduli. Saya tidak butuh visa... karena saya bukan hanya warga negara Kolombia, tetapi juga warga negara Eropa, dan saya sungguh-sungguh menganggap diri saya orang bebas di dunia,” tulis Petro di platform X pada Sabtu (27/9/2025), dikutip dari Al Jazeera.

Ia juga menuduh Washington "tidak lagi menghormati hukum internasional."

"Mencabutnya karena mengecam genosida menunjukkan AS tidak lagi menghormati hukum internasional," tambahnya.

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pencabutan visa Petro sehari sebelumnya melalui media sosial.

Dalam pernyatannya, Washington menuding Presiden Kolombia melakukan 'tindakan provokatif' ketika ikut berunjuk rasa bersama ribuan demonstran pro-Palestina di luar markas besar PBB, New York City.

"Sebelumnya hari ini, presiden Kolombia @petrogustavo berdiri di jalan NYC dan mendesak tentara AS untuk tidak mematuhi perintah dan menghasut kekerasan. Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang gegabah dan menghasut," tulisnya.

Petro diketahui menyampaikan pidato yang mengecam perang di Gaza di luar markas besar PBB di New York selama sidang umum PBB hari Kamis (25/9/2025).

Ia menyerukan pembentukan pasukan bersenjata global dengan misi utama membebaskan Palestina, serta mendesak tentara AS untuk “tidak mematuhi perintah Trump, tetapi perintah kemanusiaan.”

Rekaman kehadiran dan orasi Petro tersebar luas di media sosial dan memicu reaksi cepat dari Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS.

Baca juga: Profil Presiden Kolombia Gustavo Petro, Eks Pemberontak yang Tuding PBB Jadi Kaki Tangan Israel & AS

Petro: Hukum Internasional Melindungi Saya

Merespons pencabutan visanya, Petro menegaskan bahwa kehadirannya di sidang umum PBB memiliki legitimasi hukum internasional.

"Hukum internasional memberi saya kekebalan untuk pergi ke PBB dan tidak boleh ada tindakan balasan atas kebebasan berpendapat saya, karena saya adalah orang bebas," jelasnya.

"Hukum internasional adalah kebijaksanaan kemanusiaan dan melindungi saya. Genosida adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemanusiaan harus merespons, menghakimi, dan menghukum," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa pencabutan visa karena mengecam genosida adalah bukti bahwa “AS tidak lagi menghormati hukum internasional.”

Dalam pernyataannya, Petro juga menuding Trump telah melanggar prinsip-prinsip pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyerukan agar markas besar PBB dipindahkan dari New York ke kota yang lebih netral seperti Doha, Qatar.

"Tuan Trump telah melanggar prinsip-prinsip pendirian PBB," tambahnya, seraya mengatakan bahwa ibu kota Qatar, Doha, akan menjadi tempat yang lebih baik untuk markas besar PBB.

“Saatnya pergi ke tempat yang lebih demokratis,” kata Petro.

Kementerian Luar Negeri Kolombia mengecam penggunaan visa sebagai senjata politik.

Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan semangat PBB yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan independensi negara anggota.

“PBB harus mencari negara tuan rumah yang sepenuhnya netral … yang akan mengizinkan organisasi itu sendiri untuk mengeluarkan otorisasi memasuki wilayah negara tuan rumah baru tersebut,” kata kementerian tersebut, dikutip dari The Guardian.

Petro bukan hanya menyuarakan kritik, tetapi juga menyatakan niat Kolombia untuk mengajukan resolusi di PBB guna membentuk pasukan internasional yang akan menegakkan hukum humaniter global.

Ia menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida dan menyarankan bahwa kekuatan global perlu bertindak melindungi rakyat Palestina.

Petro, presiden sayap kiri yang menjabat sejak 2022, telah lama menjadi pengkritik vokal perang Israel di Gaza.

Pada tahun 2024, ia secara resmi hubungan diplomatik dengan Israel dan memberlakukan larangan ekspor batu bara Kolombia ke negara itu.

Hal ini sebagai bentuk protes terhadap serangan militer yang menargetkan warga sipil dan pekerja bantuan Palestina.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Presiden Kolombia dan Konflik Palestina vs Israel