Gubernur Miyagi Jepang Batalkan Janji Pembangunan Pemakaman Muslim Jelang Pemilu

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Gubernur Prefektur Miyagi, Jepang, Yoshihiro Murai (65), membatalkan rencana pembangunan pemakaman khusus Muslim yang sebelumnya dijanjikan. 

Keputusan ini diumumkan pada 18 September 2025, hanya beberapa minggu sebelum pemilu yang akan berlangsung 9 Oktober dan penghitungan suara 26 Oktober.

Menurut sumber Tribunnews.com, keputusan itu diambil karena tekanan politik dari pihak oposisi yang menolak adanya pemakaman Muslim.

Noboru Sato (83), perwakilan Pusat Kebudayaan Islam Sendai (ICCS) sekaligus warga Muslim kelahiran Sendai, sejak lama meminta adanya pemakaman khusus Muslim.

“Saya ingin dimakamkan di kampung halaman sendiri jika memungkinkan,” ujarnya kepada HuffPost.

Baca juga: Perusahaan Jepang Gabung Konsorsium Bangun Kabel Bawah Laut Candle Jepang–Indonesia

Meski memahami kekhawatiran sebagian warga, Sato menyebut pembatalan janji gubernur sebagai hal yang sangat disayangkan, meski sulit dihindari.

Sejak 2024, Prefektur Miyagi telah meneliti kemungkinan pembangunan pemakaman.

Pemicu awalnya adalah pertanyaan dari anggota majelis prefektur terkait meningkatnya jumlah tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia.

Gubernur Murai saat itu menilai keberadaan pemakaman lintas agama penting karena jumlah pekerja asing diperkirakan terus bertambah.

Namun, realisasi proyek harus mendapat persetujuan dari walikota setempat.

Dalam rapat majelis pada 18 September, Murai mengakui, sangat sulit direalisasikan karena tidak adanya dukungan dari walikota.

"Oleh karena itu kami menarik kembali janji tersebut,” katanya.

Kondisi Muslim di Miyagi

Secara nasional, populasi Muslim di Jepang diperkirakan mencapai 350.000 orang pada 2024.

Di Miyagi sendiri ada sekitar 3.179 Muslim atau 0,1 persen dari total populasi.

Saat ini, terdapat sekitar 10 pemakaman di Miyagi, tetapi tidak ada yang memenuhi syarat untuk penguburan sesuai syariat Islam.