Samir Halila Ditunjuk AS Jadi Gubernur Gaza setelah Perang, Palestina Mengecam

TRIBUNNEWS.COM - Samir Halila, seorang pengusaha dan politikus Palestina mengatakan Amerika Serikat (AS) mengusulkannya sebagai gubernur Gaza setelah perang berakhir.

Namanya menjadi terkenal di kancah politik Palestina setelah ia dikaitkan dengan rencana untuk menjalankan urusan hari berikutnya di Jalur Gaza.

"Saya menerima tawaran dari Gedung Putih mengenai pengelolaan urusan hari berikutnya di Gaza, dan saya menghubungi Otoritas Palestina mengenai masalah ini," kata Samir Halila kepada Radio Al-Nas, menurut laporan Channel12 Israel, pada hari Selasa (12/8/2025).

Ia menambahkan bahwa AS mengusulkan namanya karena ia dianggap independen secara politik dan tidak berpihak pada faksi mana pun di Palestina.

"Nama saya diajukan karena saya independen secara politik dan tidak berafiliasi dengan gerakan Fatah. Saya menetapkan syarat bagi Amerika untuk menerima legitimasi Palestina dan menyediakan pasukan Arab di Jalur Gaza untuk menegakkan keamanan dan otoritas di Gaza," tambahnya.

Samir Halila mengklaim ia menerima tawaran ini beberapa bulan lalu dari seorang kontraktor Kanada yang bekerja dengan pemerintah AS.

Ia mengklaim telah mendiskusikan masalah tersebut secara langsung dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas beberapa kali untuk mendapatkan dukungan dan restunya.

Samir Halila menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pemerintahan ketiga Ahmed Qurei, Asisten Wakil Menteri Ekonomi dan Perdagangan, dan Ketua Dewan Direksi Institut Penelitian Ekonomi.

Ia juga merupakan anggota Dewan Direksi Pusat Perdagangan Palestina, dan PADICO, serta sebagai anggota dewan sejumlah perusahaan Palestina.

Nama lengkapnya Samir Othman Mahmoud Halila, ia lahir pada 11 Mei 1957 di Tepi Barat, Palestina, dekat Sungai Yordan.

Selain seorang politikus Palestina, Samir Halila merupakan seorang ekonom, dan pengusaha.

Baca juga: Warga Israel Ngambek, Gelar Mogok Kerja Tolak Rencana Netanyahu Gempur Gaza

Ia juga berpartisipasi dalam delegasi Palestina yang merundingkan Perjanjian Oslo dengan Israel di bidang ekonomi dan menerima sejumlah berkas Protokol Ekonomi Paris.

Otoritas Palestina Mengecam Pernyataan Samir Halila

Kepresidenan Palestina mengecam pernyataan Samir Halila, menyebutnya sebagai tindakan tercela karena dianggap menghindari posisi resmi Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Nasional Palestina.

Otoritas Palestina dengan tegas menolak pemisahan Jalur Gaza dari Tepi Barat sebagai bagian dari proyek Israel.

Presidensi Palestina mengutuk pernyataan yang dibuat oleh Samir Halila dan menyerukan kepadanya untuk berhenti menyebarkan kebohongan dan berusaha menutupi sikapnya yang memalukan, yang menempatkannya di bawah ancaman pertanggungjawaban.