Trump Resmi Perpanjang Gencatan Tarif Dagang dengan China 90 Hari

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin (11/8/2025) secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang memperpanjang gencatan senjata tarif dagang dengan China selama 90 hari, menunda kenaikan tarif yang dijadwalkan berlaku pada Selasa (12/8/2025) dini hari. 

Langkah ini diikuti oleh pernyataan Beijing yang juga memperpanjang jeda tarif terhadap barang-barang impor Amerika Serikat.

Sehingga kedua negara sepakat untuk mempertahankan tarif masing-masing yaitu 30 persen dari AS dan 10 persen dari China.

Perang tarif AS-China yang memuncak pada awal tahun ini bermula ketika Washington menaikkan tarif impor China hingga 145 persen, dan Beijing membalas dengan tarif sebesar 125 persen atas produk AS. 

Ketegangan ini memicu kekhawatiran besar di pasar global hingga akhirnya kedua negara sepakat menurunkan tarif masing-masing menjadi 30 persen dan 10 persen pada Mei setelah putaran perundingan di Jenewa. 

Perpanjangan gencatan senjata terbaru ini memberi waktu tambahan bagi kedua pihak untuk merundingkan isu-isu utama.

"Perpanjangan gencatan senjata terbaru akan memberikan lebih banyak waktu untuk negosiasi lebih lanjut tentang memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan dan praktik perdagangan yang tidak adil", kata Gedung Putih, dikutip dari BBC.

Gedung Putih menyatakan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk memberi ruang negosiasi yang lebih luas guna menyelesaikan persoalan defisit perdagangan AS yang diperkirakan mencapai hampir 300 miliar USD tahun ini, serta masalah keamanan nasional dan ekonomi lainnya.

Sementara itu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington menggarisbawahi pentingnya kerja sama saling menguntungkan dan menyerukan agar AS mencabut pembatasan perdagangan yang dianggap 'tidak masuk akal'.

"Kerja sama yang saling menguntungkan antara Tiongkok dan Amerika Serikat adalah jalan yang tepat; penekanan dan pembatasan tidak akan menghasilkan apa-apa." tegasnya.

Namun, meskipun jeda tarif diperpanjang, ketidakpastian tetap menjadi kekhawatiran pelaku bisnis. 

Baca juga: Balas Sanksi Trump, Warga India Ramai-Ramai Boikot Produk Buatan AS

Beth Benike, pendiri perusahaan Busy Baby, mengatakan bahwa ketidakjelasan mengenai tarif masa depan menyulitkan perencanaan bisnis dan penentuan harga produk.

 "Tidak ada cara untuk merencanakan masa depan bisnis karena saya tidak tahu berapa tarifnya nanti," ujarnya.

"Karena saya tidak tahu berapa tarifnya nanti, saya tidak punya kendali atau ide tentang harga yang sesuai untuk bisnis saya," tambahnya.

Ketegangan perdagangan sebelumnya sempat menyebabkan penurunan tajam dalam volume perdagangan kedua negara. 

Pada Juni, impor AS dari China turun hampir setengah dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan ekspor AS ke China menurun sekitar 20 persen.

Selain isu tarif, negosiasi juga masih membahas akses ke sumber daya strategis seperti tanah jarang, pembelian minyak Rusia oleh China, serta pembatasan AS atas ekspor teknologi tinggi seperti chip komputer. 

Trump pun baru-baru ini mengizinkan beberapa perusahaan teknologi AS, seperti AMD dan Nvidia, untuk melanjutkan penjualan chip tertentu ke China dengan persyaratan pembagian pendapatan.

Pada akhir Juli, negosiator dari kedua negara bertemu di Stockholm dan menghasilkan perpanjangan jeda tarif ini sebagai hasil pembicaraan mereka.

Trump bahkan mendorong China untuk meningkatkan pembelian kedelai AS sebagai salah satu upaya mengurangi defisit perdagangan yang membesar. 

“Ini juga merupakan cara untuk mengurangi defisit perdagangan Tiongkok dengan AS secara substansial,” tulis Trump dalam postingan Truth Social, dikutip dari CNBC.

Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi dari China terkait peningkatan pembelian tersebut.

Kronologi Perang Dagang AS-China

Situasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2025 menjadi semakin kompleks dengan adanya pergantian pemerintahan di AS dan serangkaian kebijakan baru yang saling berbalasan. 

Perang dagang AS-China memasuki babak baru pada awal tahun 2025, seiring dengan kembalinya Presiden Donald Trump menjabat. 

Pada tanggal 21 Januari 2025, sehari setelah dilantik, pemerintahan Trump kembali mengaktifkan kebijakan tarif yang agresif.

Kemudian pada Februari 2025, China merespons dengan memberlakukan tarif balasan sebesar 10 persen dan 15 persen pada sejumlah barang AS.

Termasuk minyak mentah, gas alam cair (LNG), mesin pertanian dan kendaraan.

Pada April 2025, AS kembali menaikkan tarif impor untuk beberapa porduk China hingga 125 persen.

Kebijakan ini segera dibalas oleh China dengan menaikkan tarif balasan untuk barang-barang AS menjadi 125 persen dan bahkan membatasi impor film-film Hollywood.

Meskipun terjadi eskalasi, kedua negara menunjukkan sinyal untuk meredakan ketegangan melalui jalur negosiasi.

Dalam perundingan di Swiss, AS dan China mencapai kesepakatan sementara untuk mengurangi tarif impor selama 90 hari, efektif mulai 14 Mei 2025.

Tarif impor AS terhadap produk China diturunkan dari 145 persen menjadi 30 persen.

Tarif impor China terhadap produk AS dikurangi dari 125 persen menjadi 10 persen.

Menjelang berakhirnya masa gencatan dagang 90 hari, kedua negara sepakat untuk kembali memperpanjang gencatan tarif tersebut hingga 10 November 2025. 

Perpanjangan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembahasan lebih lanjut mengenai ketidakseimbangan perdagangan dan akses pasar.

Selain masalah tarif, Perang Dagang AS-China juga melibatkan isu-isu lain yang terus menjadi sumber ketegangan:

• Teknologi

AS masih menerapkan pembatasan ekspor teknologi canggih, terutama di sektor semikonduktor, untuk menghambat kemajuan teknologi China. 

Namun, pada 8 Agustus 2025, AS mulai menerbitkan lisensi ekspor untuk chip H20 Nvidia ke China, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam kebijakan tersebut.

Perdagangan Kedelai: Presiden Trump terus mendesak China untuk meningkatkan pembelian kedelai AS, yang menjadi salah satu tuntutan utama dalam negosiasi.

• Dampak Global

Ketidakpastian akibat perang dagang ini terus menciptakan fluktuasi di pasar keuangan global. 

Banyak negara, harus mencari strategi untuk mengurangi ketergantungan pada salah satu pihak dan memperkuat industri dalam negeri untuk menghadapi ketidakpastian ini.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Trump Terapkan Tarif Timbal Balik