Presiden Venezuela Diburu, AS Iming-imingi Hadiah Rp 814 Miliar bagi yang Bisa Tangkap Maduro

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Amerika Serikat kembali membuat gebrakan besar dalam kebijakan luar negerinya terhadap Venezuela.

Presiden Nicolás Maduro kini menjadi buronan paling dicari AS, setelah Washington menggandakan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya menjadi 50 juta dolar AS atau sekitar Rp814 miliar. 

Langkah ini menegaskan kembali tuduhan berat yang diarahkan kepada sang presiden Venezuela yaitu perdagangan narkoba berskala internasional.

Maduro pertama kali didaftarkan sebagai buronan oleh AS pada tahun 2020, di masa jabatan pertama Donald Trump.

Saat itu, Departemen Kehakiman menuduhnya dan beberapa pejabat tingginya terlibat dalam narkoterorisme dan perdagangan kokain.

Kemudian mereka menawarkan hadiah 15 juta USD bagi siapa saja yang bisa membawanya ke meja hijau.

Tuduhan ini bukan main-main, AS mengklaim Maduro terlibat dalam konspirasi besar dengan kelompok pemberontak Kolombia, FARC.

Tidak hanya itu, Maduro disebut sebagai dalang jaringan yang menggunakan narkoba sebagai senjata untuk 'membanjiri' AS dengan kokain.

Beberapa di antaranya bahkan dicampur dengan fentanil, zat mematikan yang menjadi krisis di AS.

Jaksa Agung AS Pam Bondi mengumumkan kenaikan hadiah ini dalam sebuah video resmi yang dirilis pekan ini.

Ia menyebut Maduro bekerja sama dengan kelompok kriminal besar seperti Tren de Aragua, geng kekerasan asal Venezuela, dan Kartel Sinaloa dari Meksiko, yang dikenal sebagai salah satu kartel narkoba paling kuat di dunia.

Baca juga: Presiden Venezuela Nicolas Maduro Sebut Benjamin Netanyahu Monster Buatan Uni Eropa dan AS

"Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Maduro tidak akan lolos dari keadilan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya yang keji," ujar Jaksa Agung Pam Bondi, Kamis, dalam sebuah video yang mengumumkan hadiah tersebut, dikutip dari CNN.

Menurut Bondi, Badan Penegakan Narkoba AS (DEA) telah menyita 30 ton kokain yang dikaitkan dengan jaringan Maduro, dan sekitar 7 ton di antaranya secara langsung ditelusuri ke presiden Venezuela tersebut. 

Selain itu, aset senilai lebih dari 700 juta USD telah dibekukan, termasuk dua jet pribadi yang diduga digunakan dalam operasi penyelundupan.

Namun, semua tuduhan tersebut dibantah keras oleh pemerintah Venezuela. 

Menteri Luar Negeri Yvan Gil menyebut iming-iming hadiah dari AS sebagai “propaganda politik murahan” dan bagian dari upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal dalam negeri AS, termasuk kontroversi seputar kasus Jeffrey Epstein.

Sosok Maduro

Nicolás Maduro telah memimpin Venezuela sejak 2013, menggantikan mentor politiknya, Hugo Chávez, dikutip dari BBC.

Di bawah kepemimpinannya, negara kaya minyak itu menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan, isolasi internasional, dan gelombang protes besar-besaran. 

Pemilu 2024 yang membawanya kembali berkuasa juga menuai kecaman luas dari AS, Uni Eropa, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin, yang menyebut hasilnya sebagai tidak sah dan sarat kecurangan.

Meski tekanan internasional dan hadiah yang semakin besar diumumkan, Maduro tetap memegang kendali kekuasaan secara penuh. 

Bahkan, baru-baru ini, pemerintahan Trump menjalin kesepakatan diplomatik dengan Venezuela untuk membebaskan 10 warga negara Amerika yang ditahan di Caracas, dengan imbalan pemulangan sejumlah migran yang dideportasi AS ke El Salvador.

Situasi menjadi semakin pelik setelah pada Juni lalu, mantan kepala intelijen militer Venezuela, Hugo Carvajal  dijuluki "El Pollo", mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi perdagangan narkoba dan narkoterorisme di pengadilan AS. 

Sebelumnya, ia adalah tokoh penting dalam pemerintahan Maduro namun kemudian membelot dan mendukung oposisi. 

Pengakuan Carvajal memicu spekulasi bahwa ia mungkin memberikan informasi sensitif kepada Washington terkait operasi narkoba Maduro, sebagai bagian dari kesepakatan hukuman yang lebih ringan.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Presiden Venezuela