Menteri Israel Bezalel Smotrich Desak Netanyahu, Minta Israel Duduki Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Israel dan anggota Kabinet Keamanan, Bezalel Smotrich, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memerintahkan tentara Israel untuk menyerang dan menduduki Jalur Gaza.

Ia menyalahkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang ia sebut semakin menolak kesepakatan parsial apa pun mengenai perjanjian gencatan senjata.

Bezelel Smotrich juga meminta Netanyahu untuk menutup pintu negosiasi dengan Hamas.

"Bapak Perdana Menteri, mengingat penolakan yang diperkirakan akan dilakukan oleh Hamas, saatnya telah tiba untuk menutup pintu bagi kesepakatan parsial untuk selamanya," kata Bezalel Smotrich melalui platform X, Rabu (23/7/2025).

"Saya minta Anda menginstruksikan tentara Israel untuk menginvasi dan menduduki Gaza, serta melaksanakan rencana pemisahan kemanusiaan," lanjutnya.

Rencana pemisahan kemanusiaan adalah rencana yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz, yang mencakup pemindahan sekitar 600.000 warga Palestina ke "kota kemanusiaan" di Rafah, Jalur Gaza selatan.

"Rencana pemisahan kemanusiaan harus dilaksanakan hingga Hamas ditundukkan dan semua tahanannya dibebaskan tanpa syarat atau dihancurkan sepenuhnya. Waktunya untuk kemenangan telah tiba!" ujarnya, dikutip dari Al Arabiya.

Pada hari Selasa, Bezalel Smotrich menuntut Netanyahu untuk memberi Hamas waktu 24 jam untuk menyetujui gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Ia juga menyerukan aneksasi Jalur Gaza utara ke Israel.

Bezalel Smotrich berulang kali menyerukan agar Israel menduduki Jalur Gaza, termasuk seruannya pada November tahun lalu yang menyerukan penggusuran separuh penduduk Gaza dalam waktu dua tahun.

Pada 19 Mei 2025, senada dengan Smotrich, Netanyahu mengatakan Israel akan mengambil alih kendali seluruh Jalur Gaza dan mencegah Hamas kembali berkuasa di sana.

Baca juga: Netanyahu kepada Smotrich: Kami akan Melanjutkan Perang Gaza setelah Gencatan Senjata 60 Hari

Kota Kemanusiaan di Rafah

Pada 13 Juli 2025, pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana untuk mendirikan "kota kemanusiaan" di Rafah, Jalur Gaza selatan.

Rencana tersebut yaitu memindahkan 600.000 warga Palestina ke sana dan akan diawasi secara ketat oleh militer Israel.

Militer Israel juga akan melakukan pemeriksaan ketat terhadap warga Palestina yang keluar dan masuk kota tersebut, yang dianggapnya sebagai upaya pemisahan warga sipil dengan anggota kelompok perlawanan.

Rencana tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk mantan perdana menteri Israel Yair Lapid yang menjabat pada tahun 2022 dan Ehud Olmert yang menjabat pada 2006-2009.