Militer Israel Akui Serang Warga Gaza yang Kelaparan, Tembakkan Artileri Sasar Titik Bantuan

TRIBUNNEWS.COM - Pejabat militer Israel secara mengejutkan mengakui pasukan mereka telah menembaki warga Palestina yang tengah mencari bantuan kemanusiaan di titik-titik distribusi di Gaza, termasuk dengan menggunakan peluru artileri.

Pengakuan ini dipublikasikan oleh surat kabar Israel Haaretz pada Senin (30/6/2025) dan memperkuat tuduhan pelanggaran hukum humaniter yang selama ini ditujukan kepada militer Israel.

Menurut laporan tersebut, serangan dilakukan meski warga sipil tidak menimbulkan ancaman bagi tentara.

Pengakuan tersebut datang setelah kesaksian dari sejumlah tentara dan perwira yang mengungkap, mereka mendapat perintah langsung untuk menembaki warga Palestina kelaparan yang berkumpul di dekat pusat bantuan.

Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dari Komando Selatan militer Israel mengonfirmasi sejumlah warga sipil telah tewas akibat tembakan artileri yang 'tidak akurat dan tidak diperhitungkan', dikutip dari Anadolu Ajansi.

Dalam insiden paling serius, antara 30 hingga 40 warga sipil menjadi korban, baik tewas maupun terluka dalam berbagai tingkat keparahan.

Militer Israel mengklaim penembakan itu ditujukan untuk menjaga ketertiban di lokasi distribusi makanan.

Sejak 27 Mei 2025, Israel dan Amerika Serikat menjalankan distribusi bantuan terbatas di Gaza tanpa pengawasan PBB atau badan internasional lainnya.

Namun, dalam praktiknya, pasukan israel justru menembaki warga Palestina yang mencoba mendekat ke pusat distribusi, memaksa mereka memilih antara kelaparan atau risiko ditembak mati.

Militer Israel juga menutup ketat perbatasan Gaza sejak 2 Maret, hanya mengizinkan sedikit truk bantuan masuk.

Padahal, organisasi kemanusiaan memperkirakan Gaza memerlukan sedikitnya 500 truk bantuan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar lebih dari dua juta penduduk.

Baca juga: Israel Bom Kafe, Sekolah, Rumah Sakit di Gaza: 95 Orang Tewas, Termasuk Jurnalis Juga Anak-anak

Meski bukti kelaparan meluas di Gaza, pejabat Komando Selatan berdalih “tidak ada kelaparan,” dan mengklaim warga “umumnya puas dengan proses distribusi makanan.”

Akan tetapi mereka juga mengklaim, sebagian besar bantuan dijarah oleh kelompok bersenjata karena hilangnya kendali Hamas di beberapa wilayah, dan tentara Israel tidak mengambil tindakan terhadap pelaku penjarahan.

Lebih jauh, laporan Haaretz menyebut serangan terhadap warga sipil merupakan kebijakan sistematis.

Seorang tentara yang diwawancarai menggambarkan situasi tersebut sebagai “runtuhnya standar moral tentara Israel di Gaza.”

Prajurit lainnya bahkan mengakui, antara satu hingga lima warga Palestina dibunuh setiap hari di area penugasannya, dengan senjata berat seperti senapan mesin, peluncur granat, dan mortir.

“Kami menggunakan tembakan langsung dengan segala cara yang memungkinkan. Begitu pusat itu dibuka, kami berhenti menembak, dan orang-orang tahu bahwa mereka dapat mendekat. Satu-satunya cara komunikasi kami adalah tembakan," ungkapnya.

Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan, sejak 27 Mei hingga akhir Juni, sedikitnya 580 warga sipil Palestina tewas dan lebih dari 4.200 lainnya luka-luka saat mencoba mengakses bantuan. 

Sebanyak 39 orang lainnya dinyatakan hilang.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 56.500 warga Palestina. 

Gelombang kekerasan ini memicu kecaman internasional dan memunculkan tuntutan pengadilan atas dugaan kejahatan perang.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Selain itu, Israel kini juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasi militer mereka di Gaza.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel