Trump Terapkan Tarif Timbal Balik
Trump Tak Akan Perpanjang Deadline Negosiasi Tarif yang Berakhir 9 Juli Mendatang
Seperti yang diketahui sebelumnya, AS sempat memberlakukan jeda 90 hari hingga 9 Juli atas kebijakan tarif timbal balik yang menuai reaksi keras
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memastikan bahwa deadline untuk negosiasi tarif timbal balik yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2025 mendatang tidak akan ia perpanjang.
Seperti yang diketahui sebelumnya, AS sempat memberlakukan jeda 90 hari hingga 9 Juli atas kebijakan tarif timbal balik yang menuai reaksi keras dari banyak negara.
Selama 90 hari periode tersebut, AS memersilahkan negara-negara terkait untuk melakukan negosiasi atas kebijakan tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump.
Bagi negara-negara yang tak kunjung menemui titik temu hingga 9 Juli mendatang, maka sanksi perdagangan berupa kenaikan tarif timbal balik akan mulai diberlakukan
Guna mengingatkan kembali masa deadline tersebut, pemerintah AS juga telah menyiapkan surat "peringatan" yang akan mulai dikirimkan sebelum batas waktu yang mendekat, ujar Trump.
"Kami akan melihat bagaimana suatu negara memperlakukan kami....apakah mereka baik, apakah mereka kurang baik" ungkap Trump kepada Fox News Channel dalam program Sunday Morning Futures pada Minggu (29/6/2025) waktu setempat.
"Terus terang, kita tidak peduli dengan keputusan beberapa negara, jadi kita akan kirim angka (tarif) tinggi saja," kata Trump dalam wawancara yang direkam pada Jumat dan disiarkan pada Minggu tersebut.
Surat-surat tersebut, menurut Trump akan berisikan kalimat yang menyindir negara-negara yang bertele-tele atau bahkan tidak mau bernegosiasi dengan AS.
"Selamat, kami mengizinkan Anda berbelanja di Amerika Serikat, Anda harus membayar tarif 25 persen, atau 35 persen, atau 50 persen, atau 10%." ungkap Trump terkait isi surat peringatan tersebut.
Trump sebelumnya juga membahas terkait batas waktu ini dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Jumat lalu (27/6/2025).
Ia mencatat betapa sulitnya membuat kesepakatan terpisah dengan setiap negara.
Baca juga: Trump dan Xi Jinping Disebut Raih Kesepakatan soal Tarif, AS Klaim Ekspor Mineral Bakal Dipercepat
Pemerintah AS sebelumnya menetapkan target mencapai 90 kesepakatan perdagangan dalam kurun masa jeda 90 hari tersebut.
"Negosiasi terus berlanjut, tetapi ada 200 negara terkait, sehingga kamu tidak bisa berbicara dengan semuanya," kata Trump dalam konferensi pers kala itu.
Status pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok
Di wawancara bersama Fox News tersebut, Trump juga semput memuji kesepakatan perdagangan terbaru dengan Beijing terkait ekspor tanah jarang dari Tiongkok.
Trump mengatakan bahwa membangun hubungan yang lebih adil dengan Tiongkok memerlukan tarif signifikan.
"Saya pikir menjalin hubungan baik dengan Tiongkok adalah hal yang sangat positif," kata Trump.
"Tiongkok akan membayar banyak tarif, tetapi kita memiliki defisit besar, mereka memahami itu." sambungnya.
Pada wawancara tersebut, Trump juga mengatakan dia terbuka untuk mencabut sanksi atas pengiriman minyak Iran ke Tiongkok.
Hal tersebut bisa dilakukan jika Iran dapat menunjukkan komitmen mereka untuk berdamai dan tidak menyebabkan "kerugian" lagi.
Namun presiden juga menegaskan bahwa AS tidak takut membalas Beijing.
Hal ini diungkapkan Trump ketika presenter Fox News Channel, Maria Bartiromo, mencatat bahwa Tiongkok telah mencoba peretasan sistem AS dan mencuri kekayaan intelektual.
"Kamu tidak pikir kita sebenarnya juga telah melakukan hal yang sama kepada mereka bukan?" canda Trump.
Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, Amerika Serikat dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan untuk meredakan ketegangan perdagangan.
Hal in dibenarkan Sekretaris Perbendaharaan AS Scott Bessent yang mengatakan bahwa Tiongkok telah setuju mempermudah perusahaan-perusahaan AS untuk memperoleh magnet dan mineral tanah jarang dari Tiongkok yang penting bagi manufaktur dan produksi chip mikro.
Tanpa secara eksplisit menyebut akses AS terhadap tanah jarang, secara terpisah Kementerian Perdagangan Tiongkok juga mengiyakan pernyataan Bessent.
"Tiongkok sesuai dengan aturan hukum yang ada akan meninjau dan menyetujui aplikasi ekspor barang terkendali yang memenuhi syarat. Sebagai balasannya, Amerika Serikat akan mencabut serangkaian langkah pembatasan yang sebelumnya diterapkan terhadap Tiongkok." ungkap pihak Kementerian pada Jumat
(Tribunnews.com/Bobby)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.