Trump Kucurkan Dana Rp484 M ke Yayasan Kontroversial di Gaza, Bantuan AS Dipertanyakan

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump memberikan hibah sebesar 30 juta dolar AS atau setara Rp489 miliar kepada Yayasan Kemanusiaan Gaza atau Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Keputusan ini diambil oleh Presiden AS Donald Trump sesuai arahan prioritas dari Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri, sebagaimana tertuang dalam dokumen USAID, sebagaimana dilansir dari Reuters.

Trump menyebut bantuan ini sebagai bagian dari respons cepat AS terhadap situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza.

Tujuannya untuk mengurangi penderitaan rakyat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, yang paling terdampak oleh kekerasan militer.

"Biasanya organisasi penerima hibah USAID pertama kali harus melalui audit menyeluruh yang bisa memakan waktu berbulan-bulan," ujar seorang mantan pejabat senior AS.

"Namun untuk GHF, seluruh proses tersebut dilompati karena dianggap mendesak," imbuhnya

Rencananya hibah sebesar 30 juta dolar AS yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada GHF untuk mendukung kebutuhan kemanusiaan mendesak di wilayah Gaza.

Di antaranya penyediaan makanan dan air bersih, pelayanan kesehatan darurat, perbaikan fasilitas umum dan tempat penampungan hingga pemulihan infrastruktur dasar seperti listrik dan sanitasi

Bantuan AS Picu Polemik

Meskipun tujuan dasar hibah ini adalah membantu warga sipil Palestina, keputusan mendanai GHF memancing perdebatan terkait keamanan, akuntabilitas, dan efek jangka panjang.

Baca juga: Serangan Israel di Gaza Belum Menunjukkan Tanda-tanda Mereda, IDF Terus Mobilisasi Tentara Cadangan

Sebagian kalangan mengkhawatirkan dana itu bisa disalahgunakan atau memperpanjang konflik alih-alih mendatangkan perdamaian.

Mereka bahkan mendesak pemeriksaan ketat terhadap aliran dana dan pertanggungjawaban GHF kepada publik.

Polemik ini dilontarkan bukan tanpa alasan. Pasalnya, GHF dianggap kontroversial karena beberapa alasan yang membuat berbagai pihak terutama di dunia Barat dan Timur Tengah—menaruh curiga terhadap operasional dan afiliasinya.

Meskipun GHF mengklaim hanya berfokus pada misi kemanusiaan, beberapa pihak mencurigai bahwa dana yang disalurkan berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas non-kemanusiaan.

Selain itu beberapa laporan menyebut GHF tidak memiliki sistem audit yang terbuka dan akuntabel.

Sehingga sulit memastikan apakah dana bantuan benar-benar digunakan untuk warga sipil atau disalurkan ke pihak lain.