Trump Isyaratkan Pergantian Rezim Iran usai Serangan ke Fasilitas Nuklir, Gedung Putih Beri Bantahan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan bahwa perubahan rezim di Iran bisa terjadi di masa depan.

Pernyataan tersebut Trump lontarkan menyusul serangan udara AS terhadap tiga fasilitas nuklir Iran pada Sabtu (21/6/2025).

Dalam unggahan di media sosialnya, Trump menulis:

"If the current Iranian Regime is unable to MAKE IRAN GREAT AGAIN, why wouldn’t there be a Regime change???"

Terjemahan: Jika rezim Iran saat ini tidak mampu MEMBUAT IRAN HEBAT KEMBALI, mengapa tidak terjadi pergantian rezim?

Kalimat ini ditulis Trump dengan gaya khas slogannya (Make America Great Again).

lihat foto

Secara tidak langsung, Trump tampaknya menyiratkan dukungan terhadap perubahan kekuasaan di Iran.

Pernyataan itu memicu spekulasi tentang niat tersembunyi Washington meski sebelumnya Gedung Putih telah menyatakan tujuan operasi tersebut bukan untuk menggulingkan pemerintah Iran.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan serangan itu semata untuk menghentikan program senjata nuklir Iran, bukan sebagai upaya invasi atau pergantian pemerintahan.

"Presiden Trump tidak mengalami perubahan mendasar dalam pendekatan militernya. Ia percaya rakyat Iran sendiri yang akan menentukan nasib negaranya," kata Leavitt, dikutip dari AP News dan Politico.

Wakil Presiden JD Vance juga menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan adalah serangan presisi terhadap situs nuklir di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Baca juga: Serbia Setop Penjualan Senjata ke Israel, Tak Ingin Memihak Negara yang Berkonflik

Tidak ada target terhadap pasukan ataupun warga sipil.

Beberapa analis menilai bahwa pernyataan Trump berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam arah kebijakan AS.

Banyak yang membandingkan dengan intervensi AS di Irak, Afghanistan, dan Libya yang berujung kekacauan dan instabilitas jangka panjang.

"Menyebut regime change tanpa strategi yang matang hanya akan memicu konflik terbuka dan memperburuk legitimasi internasional AS," ujar seorang pakar hubungan internasional kepada Politico.