Konflik Iran–Israel, Indonesia Harus Pimpin Jalan Menuju Perdamaian

Konflik Iran–Israel, Indonesia Harus Pimpin Jalan Menuju Perdamaian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketegangan antara Iran dan Israel yang kembali memanas sejak awal 2025 memicu kekhawatiran global. 

Di tengah krisis ini, Indonesia didesak tampil sebagai pemimpin moral dan diplomatik dunia Islam. 

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna, menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendorong gencatan senjata dan perdamaian permanen antara kedua negara yang berseteru.

“Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, kekuatan ekonomi menengah, dan posisi penting dalam G20, OKI, dan ASEAN, Indonesia tidak bisa bersikap pasif dalam menghadapi konsekuensi dari perang ini,” ujar Henry, Selasa (24/6/2025).

Konflik terbuka antara Iran dan Israel telah menewaskan ratusan warga sipil dan memperkeruh stabilitas regional Timur Tengah. 

Selain berdampak langsung pada kawasan, ketegangan ini juga membawa dampak strategis bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan dalam negeri.

Baca juga: 4 Orang Tewas dalam Gelombang Serangan Iran ke Beersheba, Terjadi saat Gencatan Senjata Digaungkan

Dampak Perang ke Indonesia: Dari Harga BBM hingga Stabilitas Nasional

Henry mengungkapkan, salah satu risiko nyata dari konflik Iran–Israel adalah terganggunya distribusi energi dunia.

“Gangguan pengiriman minyak dari Teluk Persia melalui Selat Hormuz telah mendorong lonjakan harga minyak mentah global. Dampaknya langsung terasa ke Indonesia, mulai dari tekanan pada APBN, subsidi BBM, hingga inflasi domestik,” jelas Henry.

Tak hanya itu, ia mengingatkan bahwa gejolak global seperti ini juga berpotensi memicu konflik horizontal, penyebaran hoaks sektarian, dan radikalisasi di tengah masyarakat.

“Ini jadi tantangan besar di era digital, khususnya di media sosial yang diakses luas oleh generasi muda,” tegasnya.

Peran Indonesia di Forum Internasional: Netral, Aktif, dan Tegas

Dalam pandangan Henry, Indonesia harus berperan sebagai mediator netral di forum-forum global seperti OKI, G20, dan PBB.

Ia mendorong pemerintah untuk secara aktif mendorong gencatan senjata, solusi dua negara (two-state solution), serta bantuan kemanusiaan yang netral dan tepat sasaran.