Jumat, 3 Oktober 2025

Mantan Hakim Agung Jepang Desak Pemerintah Setop Pembangkit Nuklir: 'Bisa Hancurkan Negara'

Higuchi menegaskan bahwa Jepang pernah mengandalkan batu bara dan energi terbarukan, dan hal itu tidak menjadi masalah

Editor: Eko Sutriyanto
Richard Susilo
OPERASIONAL PLTN DIHENTIKAN - Mantan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Fukui Jepang, Hideaki Higuchi. Ia mengimbau pemerintah Jepang untuk menghentikan seluruh operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena dinilai sangat berisiko tinggi dan berpotensi menghancurkan negara 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Mantan Ketua Pengadilan Fukui dan hakim senior Jepang, Hideaki Higuchi (73), mengimbau pemerintah Jepang untuk menghentikan seluruh operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena dinilai sangat berisiko tinggi dan berpotensi menghancurkan negara.

“Yang paling penting saat ini adalah menghentikan PLTN yang sudah terbukti menyebabkan banyak korban, seperti ledakan di Fukushima pada 11 Maret 2011 lalu.  Kerusakannya mencapai 25 triliun yen. Sudah saatnya Jepang meninggalkan energi nuklir,” kata Higuchi dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com, Selasa (3/6/2025).

Alternatif Energi Sudah Pernah Dipakai Jepang

Higuchi menegaskan bahwa Jepang pernah mengandalkan batu bara dan energi terbarukan, dan hal itu tidak menjadi masalah.

Namun kini kesadaran masyarakat terhadap risiko nuklir belum cukup tinggi, padahal pengalaman Fukushima seharusnya menjadi pelajaran besar.

Baca juga: Adik Prabowo Sebut Indonesia Bakal Bangun PLTN 10 GW, Kemungkinan Diurus Danantara

"Penggunaan batubara dan energi terbarukan itu pernah menjadi sumber utama Jepang, dan tidak ada masalah berarti. Masalahnya sekarang adalah banyak orang tidak sadar betapa besarnya bahaya PLTN jika kembali terjadi bencana," tegasnya.

Ia juga mengkritik keras putusan Mahkamah Agung Jepang pada 17 Juni 2022 yang menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas ledakan nuklir di Fukushima.

“Saya tidak mengerti mengapa Mahkamah Agung menyatakan pemerintah tidak bisa disalahkan. Padahal dampak dan korban dari ledakan itu jelas melibatkan tanggung jawab pemerintah. Putusan itu sangat mengecewakan.”

Higuchi memperingatkan, jika pembangkit nuklir Tokai No.2 meledak, kerugian bisa mencapai 660 triliun yen. Angka tersebut, menurutnya, tidak akan sanggup ditanggung oleh siapa pun, termasuk pemerintah.

“Jika itu terjadi, Jepang akan bangkrut. Ini bukan hanya soal energi, tapi bisa menghancurkan negara secara keseluruhan,” katanya.

Ketahanan Seismik PLTN Jepang Dinilai Rendah

Higuchi juga menyoroti rendahnya daya tahan seismik (kemampuan menahan guncangan gempa) PLTN di Jepang, berdasarkan data yang dipublikasikan operator.

“Sebagian besar PLTN di Jepang hanya mampu menahan intensitas gempa antara 600 hingga 1.000 gal, padahal Jepang sudah pernah mengalami gempa dengan intensitas jauh di atas itu,” ujarnya.

Sebagai contoh, ia menyebut Gempa Iwate-Miyagi tahun 2008: 4.022 gal;  Gempa Jepang Timur tahun 2011: 2.933 gal dan gempa Noto Ishikawa tahun lalu: 2.828 gal

“Kalau gempa-gempa seperti itu terjadi di sekitar PLTN, bisa dipastikan tidak akan sanggup menahan dampaknya, dan risiko ledakan sangat besar,” tuturnya.

Imbauan Terbuka kepada Pemerintah Jepang
Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved