Harvard Gugat Trump: Ancaman Terhadap Mahasiswa Internasional

TRIBUNNEWS.COM – Universitas Harvard, salah satu institusi pendidikan ternama di Amerika Serikat, baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump.

Gugatan ini muncul sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam keberadaan mahasiswa internasional di kampus tersebut.

Apa Isi Gugatan Harvard terhadap Pemerintah?

Dalam keterangan resmi yang dilansir oleh The Guardian, Harvard mengajukan gugatan ke pengadilan federal pada 24 Mei 2025.

Gugatan ini terutama berkaitan dengan pencabutan sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) oleh pemerintah Trump.

Tanpa sertifikasi ini, Harvard tidak dapat menerbitkan dokumen imigrasi yang diperlukan bagi mahasiswa internasional untuk mendapatkan visa pelajar.

Lebih dari 7,000 mahasiswa internasional terancam kehilangan status hukum mereka di AS, yang dapat memaksa mereka untuk menghentikan studi atau bahkan dideportasi.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian akademik dan emosional bagi mahasiswa serta risiko reputasi bagi Harvard sebagai institusi pendidikan global.

Dalam gugatan yang terdiri dari 72 halaman tersebut, Harvard mengeklaim bahwa tindakan pemerintah merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi AS dan merupakan bentuk pembalasan politik yang merusak kebebasan akademik.

"Tanpa mahasiswa internasional, identitas dan misi universitas akan terganggu secara signifikan," kata Harvard dalam dokumen gugatan tersebut, seperti dilaporkan CNN International.

Apa Keputusan Hakim Setelah Gugatan Diajukan?

Setelah Harvard mengajukan gugatan, Hakim Distrik AS, Allison Burroughs, memberikan perintah penahanan sementara.

Keputusan ini menangguhkan kebijakan pemerintah yang mencabut sertifikasi SEVP milik Harvard.

Dengan penangguhan ini, mahasiswa internasional di Harvard diperbolehkan untuk melanjutkan studi mereka tanpa takut akan deportasi atau kehilangan status visa.

Langkah ini memberikan perlindungan hukum sementara bagi lebih dari 7,000 mahasiswa yang terdampak sambil menunggu hasil sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada 27 Mei.

Apa Kronologi Perseteruan Antara Trump dan Harvard?

Konflik antara pemerintah Trump dan Universitas Harvard dimulai ketika pemerintah AS membekukan dana federal sebesar $22 miliar untuk universitas tersebut pada 14 April 2025.

Pemerintah mengeklaim bahwa Harvard gagal mengendalikan antisemitisme dengan menoleransi aksi pro-Palestina dan tidak mematuhi perintah terkait keberagaman serta inklusi.

Sebagai balasan, Harvard menolak untuk menyerahkan kendali akademiknya kepada pemerintah. "Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah," ungkap Garber, seorang pejabat universitas, dalam surat kepada civitas akademika yang dikutip oleh AFP.

Apa Sanksi yang Dikenakan Pemerintah terhadap Harvard?

Menanggapi penolakan Harvard, pemerintah mengancam untuk mencabut status bebas pajak dan dana hibah federal untuk universitas tersebut.

Mereka juga mengajukan audit internal dan meninjau ulang kebijakan di dalam kampus.

Baru-baru ini, pemerintah Trump mencabut izin Harvard untuk menerima mahasiswa internasional, mengeklaim bahwa institusi tersebut terlibat dalam aktivitas ilegal yang membahayakan.

Tuduhan ini mencakup pengabaian terhadap keselamatan mahasiswa, terutama mahasiswa Yahudi, serta kolusi dengan Partai Komunis Tiongkok.

Mengapa Kasus Ini Penting?

Perseteruan ini tidak hanya mengenai kebijakan pendidikan, tetapi juga menyentuh isu kebebasan akademik dan hak mahasiswa internasional.

Keputusan pengadilan akan memiliki dampak signifikan pada masa depan mahasiswa internasional di Harvard dan mungkin juga akan memengaruhi kebijakan universitas lainnya di AS.

Seiring dengan berlangsungnya proses hukum, banyak yang berharap untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan bagi mahasiswa yang terlibat.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).