Tak Hanya Tunda Perundingan Dagang dengan Israel, Inggris Umumkan Sanksi terhadap Pemukim Tepi Barat

TRIBUNNEWS.COM - Inggris menangguhkan perundingan perdagangan bebas dengan Israel pada Selasa (20/5/2025).

Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada pemukim Tepi Barat, kurang dari sehari setelah berjanji akan mengambil "tindakan konkret" jika Israel tidak menghentikan serangan militer barunya di Gaza.

Kini, tekanan dari sekutu dekat meningkat terhadap Israel menyusul blokade pasokan ke Gaza selama hampir tiga bulan yang menyebabkan peringatan bencana kelaparan.

Bahkan Amerika Serikat (AS), sekutu setia Israel, telah menyuarakan kekhawatiran atas krisis kelaparan tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengatakan pemerintah tidak dapat melanjutkan pembicaraan untuk meningkatkan perjanjian perdagangan yang ada dengan pemerintah Israel, yang menjalankan apa yang disebutnya kebijakan mengerikan di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki Israel.

“Sejarah akan menghakimi mereka,” kata Lammy, Selasa, dilansir AP News.

“Memblokir bantuan. Memperluas perang. Mengabaikan kekhawatiran teman dan mitra Anda. Ini tidak dapat dipertahankan. Dan ini harus dihentikan," tegasnya.

Jatuhkan Sanksi terhadap Pemukim Tepi Barat

Lammy mengatakan, Inggris akan menjatuhkan sanksi kepada “tiga individu, dua pemukiman ilegal, dan dua organisasi yang mendukung kekerasan terhadap komunitas Palestina.”

Ia mengatakan, pemukiman ilegal Israel menyebar di seluruh Tepi Barat “dengan dukungan nyata dari pemerintah Israel.”

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyebut sanksi terhadap para pemukim Tepi Barat "tidak dapat dibenarkan dan disesalkan".

Baca juga: Trump dalam Konflik Dunia: Tersenyum Bahas Perdamaian Rusia-Ukraina, Frustasi dengan Israel-Hamas

Ia mengatakan bahwa negosiasi perjanjian perdagangan bebas tidak dimajukan oleh Inggris.

Sementara kata-kata Lammy disambut baik oleh sebagian orang di House of Commons, yang lain menyerukan tindakan yang lebih kuat, menyarankan sanksi ekonomi terhadap Israel dan mengakui negara Palestina.

Sejumlah anggota berteriak agar dia menyebut tindakan Israel sebagai “genosida,” meskipun Lammy menyebutnya sebagai “ekstremisme” dan “mengerikan.”

Sementara yang lain mengkritik pernyataan bersama itu, mengatakan pernyataan itu menguntungkan Hamas.

“Menentang perluasan perang yang telah menewaskan ribuan anak-anak tidak menguntungkan Hamas,” kata Lammy.

Diketahui, pengumuman Inggris tersebut menyusul komentar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menyebut penderitaan anak-anak di Gaza “benar-benar tidak dapat ditoleransi” dan mengulangi seruannya untuk gencatan senjata.

“Saya ingin mencatat hari ini bahwa kami merasa ngeri dengan eskalasi dari Israel,” kata Starmer.

Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, dipanggil ke Kantor Luar Negeri, di mana menteri Timur Tengah Hamish Falconer mengatakan dia akan menyebut blokade bantuan selama 11 minggu ke Gaza sebagai "kejam dan tidak dapat dipertahankan."

Secara terpisah, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan blok tersebut sedang meninjau pakta Uni Eropa yang mengatur hubungan dagang dengan Israel terkait tindakannya dalam perang di Gaza.

Ia mengatakan "sebagian besar" negara anggota "sangat ingin menyampaikan pesan bahwa penderitaan rakyat ini tidak dapat ditanggung."

Namun, ia tidak memberikan perincian yang jelas tentang waktu dan mekanisme peninjauan.

Baca juga: Netanyahu Jengkel ke Inggris, Kanada, Prancis karena Menyerukan Penghentian Serangan Israel ke Gaza

Israel Akan Izinkan Bantuan yang Sangat Dibutuhkan

Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan Israel telah setuju untuk mengizinkan Abu Dhabi mengirimkan bantuan kemanusiaan mendesak dari negara Teluk ke Gaza, lapor kantor berita pemerintah WAM.

Tekanan internasional terhadap Israel meningkat dalam beberapa hari terakhir, ketika pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melancarkan serangan militer baru di Gaza.

Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan pada hari Selasa bahwa akan ada peninjauan ulang terhadap perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan Israel terkait situasi “bencana” di Gaza.

Kesepakatan dicapai melalui panggilan telepon antara Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed dan mitranya dari Israel, Gideon Saar.

Menurut WAM, bantuan tersebut awalnya akan memenuhi kebutuhan pangan sekitar 15.000 warga sipil di Gaza.

Bantuan tersebut juga akan mencakup pasokan penting untuk toko roti dan barang-barang penting untuk perawatan bayi.

Diberitakan Al Arabiya, juru bicara kantor kemanusiaan PBB di Jenewa mengatakan Israel telah memberikan izin bagi sekitar 100 truk bantuan untuk memasuki Gaza, Selasa.

Baca juga: 14.000 Bayi Berisiko Meninggal di Gaza, PBB Sebut Skema Israel Sebagai Potensi Kejahatan Perang

Sementara, Israel mengatakan pihaknya berencana untuk mengintensifkan operasi militer terhadap Hamas dan menguasai seluruh Gaza, yang telah hancur oleh perang udara dan darat Israel sejak serangan lintas perbatasan Hamas terhadap komunitas Israel pada Oktober 2023.

Militer Israel mengumumkan dimulainya operasi baru minggu lalu dan petugas medis di Gaza mengatakan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 500 orang dalam delapan hari terakhir.

Israel juga telah memblokir masuknya pasokan medis, makanan dan bahan bakar ke Gaza sejak awal Maret 2025, yang mendorong para ahli internasional untuk memperingatkan akan datangnya kelaparan, meskipun beberapa truk diizinkan masuk pada Senin (19/5/2025).

Diketahui, perang Israel di Gaza telah menewaskan 53.573 warga Palestina dan melukai 121.688 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Kantor Media Pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.

Diperkirakan 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel