India Desak IAEA Awasi Pakistan: Takut New Delhi Jadi Target Rudal Nuklir

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan India Rajnath Singh mendesak Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan pengawasan ketat atas kepemilikan senjata nuklir Pakistan.

Desakan ini dilontarkan Singh saat berpidato di hadapan tentara India di Srinagar pada Kamis (15/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut Singh menyebut Pakistan sebagai "negara nakal yang tidak bertanggung jawab", buntut ketegangan antara kedua negara setelah serangan teroris di Kashmir yang menewaskan 26 warga India.

Meski India dan Pakistan telah menekan kesepakatan gencatan senjata, hal tersebut tak lantas membuat India bisa bernafas lega.

India khawatir kepemilikan senjata nuklir Pakistan akan disalahgunakan sebagai alat “pemerasan nuklir”, yaitu mengandalkan ancaman nuklir untuk menghalangi balasan militer India dalam konflik-konflik konvensional.

Selain itu, India khawatir dengan kondisi Pakistan yang menghadapi ketidakstabilan politik dan sosial dapat membuat kepemilikan senjata nuklir jatuh ke tangan aktor nonnegara atau kelompok teroris.

Sejauh ini IAEA yang bermarkas di Wina belum memberikan komentar langsung tentang permintaan India. 

Namun, para analis menyebut bahwa untuk menempatkan senjata nuklir Pakistan di bawah pengawasan IAEA, diperlukan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB atau kesepakatan langsung dari Pakistan, yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. 

"Apakah senjata nuklir aman di tangan negara yang tidak bertanggung jawab dan jahat seperti itu?" kata Menteri Pertahanan India Rajnath Singh, dikutip dari Reuters.

"Saya yakin bahwa senjata nuklir Pakistan harus diawasi oleh IAEA," katanya lagi.

Ketika merespons tudingan India, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengecam pernyataan tersebut. 

Baca juga: Pesawat Tempur India Jatuh Ditembak Jet Pakistan, Indonesia Mikir Dua Kali Soal Kemampuan Rafale 

Dia menyebutnya sebagai bentuk "ketidaktahuan terhadap mandat dan tanggung jawab" IAEA. Lantaran program nuklir Pakistan masih dalam kategori aman dan berada di bawah pengawasan nasional yang ketat.

"Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakamanan dan frustrasi India tentang pertahanan dan pencegahan efektif Pakistan terhadap agresi India melalui cara konvensional," kata kementerian tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial.

Total Nuklir Pakistan

Menurut laporan dari Federation of American Scientists (FAS) dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Pakistan diperkirakan memiliki sekitar 170 hulu ledak nuklir hingga tahun 2023,

Angka ini menempatkan Pakistan di antara negara-negara dengan kekuatan nuklir terbesar di Asia Selatan.

Menurut laporan FAS, Pakistan terus mengembangkan persenjataan nuklirnya melalui sistem peluncuran berbasis darat, udara, dan laut. 

Beberapa sistem rudal yang dikembangkan di antaranya Shaheen, Ghauri, serta rudal jelajah Babur. 

Selain itu, pesawat tempur tertentu juga telah dimodifikasi untuk membawa hulu ledak nuklir.

Meski tidak pernah secara resmi mengungkapkan jumlah pasti atau posisi senjata nuklirnya, para analis percaya bahwa militer Pakistan menerapkan doktrin pencegahan yang memungkinkan penggunaan pertama (first use) jika negara menghadapi ancaman eksistensial, khususnya dari India.

Sebaliknya, India mengklaim menerapkan doktrin "no first use" atau tidak akan menggunakan senjata nuklir lebih dulu. 

Namun, sejumlah pejabat India dalam beberapa tahun terakhir menyiratkan bahwa kebijakan tersebut bisa ditinjau ulang sesuai situasi keamanan.

Kekhawatiran India terhadap senjata nuklir Pakistan meningkat setelah bentrokan militer terbaru di perbatasan Kashmir. 

Dalam pernyataan terbaru, Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menyerukan agar IAEA mengambil peran lebih besar dalam mengawasi senjata nuklir Pakistan. 

Singh menyebut Pakistan sebagai negara "tidak bertanggung jawab" dan menilai ancaman nuklir telah digunakan sebagai bentuk pemerasan strategis.

Sementara itu, pemerintah Pakistan menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklirnya aman dan sepenuhnya berada di bawah kontrol nasional. 

Pakistan juga menyoroti bahwa negaranya bukan anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan karena itu tidak wajib tunduk pada pengawasan penuh IAEA.

Hingga saat ini tidak ada konfirmasi resmi dari IAEA tentang kemungkinan keterlibatan mereka dalam mengawasi persenjataan nuklir Pakistan.

Pakistan Ajukan Tawaran Menarik 

Di tengah ketegangan konflik akibat insiden penembakan massal di Kashmir beberapa saat lalu, Pakistan memberikan tawaran diplomatik kepada India.

Menteri Negara untuk Hukum dan Keadilan Pakistan, Aqeel Malik, mengungkapkan bahwa negaranya masih akan membantu India dalam menggelar penyelidikan independen atas insiden penembakan Kashmir yang menewaskan 26 turis pada 22 April lalu.

Menurutnya, ini merupakan bentuk pembuktian juga bahwa Pakistan tidak terlibat dalam insiden itu.

Sebagaimana yang dituduhkan India dan akhirnya memicu aksi saling serang antara kedua negara tetangga tersebut.

"Jadi jelas, tawaran kami masih berlaku, dan kami telah menegaskan berulang kali, kami telah mengatakan bahwa kami tidak ada hubungannya dengan ini," ujar Malik. 

"Kami telah meminta penyelidikan internasional, investigasi internasional yang independen dan tidak memihak, namun, tidak ada tanggapan di tingkat mana pun dari pihak India," katanya.

(Tribunnews.com / Namira)