Menteri Prancis Mengusulkan Pelarangan Jilbab di Universitas, Macron Klaim Jamin Kebebasan Beragama

Menteri Dalam Negeri Prancis Mengusulkan Pelarangan Penggunaan Jilbab di Universitas

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau mengumumkan bahwa ia bermaksud memberlakukan larangan mengenakan jilbab di universitas.

Retailleau mengatakan kepada stasiun televisi RMC bahwa ia ingin melarang jilbab di universitas-universitas, dengan mengklaim bahwa “ada Islamisme yang tidak sesuai dengan kepercayaan Islam tradisional.”

"Saya ingin melihat ini terjadi karena saya menyadari bahwa ada bentuk Islamisme yang tidak mencerminkan kepercayaan Muslim tradisional. Menurut pendapat saya, ini adalah nilai-nilai yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki."

Menteri tersebut mengatakan bahwa warga negara Muslim tidak boleh menganggap serius perkataannya, dan menambahkan bahwa “Islam politik mendistorsi iman umat Islam.”

Pada bulan Maret 2004, Prancis memberlakukan larangan mengenakan jilbab di sekolah dasar dan menengah, sementara universitas dikecualikan.

Pada tahun 2010, niqab dilarang sepenuhnya di tempat umum, dan pelanggarannya dapat dihukum denda sebesar €1.500.

Pada bulan Agustus 2023, Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal melarang abaya di sekolah-sekolah, dengan alasan bahwa itu adalah “pakaian Islam yang melanggar aturan dan peraturan negara.”

Pada tanggal 18 Februari, Senat menyetujui rancangan undang-undang yang bertujuan melarang jilbab dalam kompetisi olahraga Prancis.

Macron mengklaim negaranya berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengklaim awal minggu ini bahwa negaranya menghormati kebebasan beragama dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan penduduk muslimnya.

Namun pernyataan kontroversial terbaru oleh Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau mengonfirmasi laporan tentang normalisasi sentimen dan sikap anti-Islam yang mengkhawatirkan di Prancis.

Retailleau Ingin Melarang Pemakaian Hijab di Universitas di Tengah Klaim Macron tentang Kebebasan Beragama.

Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah Macron mengklaim negaranya berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama.