Protes Anti-Trump Meluas di Seluruh AS, Kecam Kenaikan Tarif Timbak Balik

TRIBUNNEWS.COM - Ribuan pengunjuk rasa menggelar demonstrasi di Washington dan lebih dari 1.000 kota lain di seluruh Amerika Serikat pada hari Sabtu, 5 April 2025, menentang kebijakan Presiden Donald Trump, termasuk kenaikan tarif timbal balik yang baru diumumkan.

Protes ini berlangsung di tengah anjloknya pasar saham yang dipicu oleh kebijakan tersebut.

Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan kenaikan bea masuk universal sebesar 10 persen pada semua barang yang diimpor ke AS.

Keputusan ini memicu kekecewaan di kalangan pemimpin negara dan masyarakat umum.

Dalam protes tersebut, spanduk besar bertuliskan "Angkat Tangan" dikibarkan di dekat Gedung Putih, sementara para pengunjuk rasa membawa plakat dengan berbagai pesan, termasuk "Bukan Presiden Saya" dan "Hentikan Kejahatan".

Demonstrasi ini diorganisir oleh koalisi puluhan kelompok berhaluan kiri, termasuk MoveOn dan Women’s March, yang menyebut aksi ini sebagai "Hands Up".

Mereka menuntut perubahan dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan Trump yang dianggap merugikan.

Lebih dari 5.000 orang berkumpul di National Mall, dan kerumunan terus bertambah sepanjang hari.

Beberapa pengunjuk rasa mengibarkan bendera Ukraina dan mengenakan keffiyeh Palestina, menunjukkan solidaritas terhadap berbagai isu global.

Protes ini juga diadakan di seluruh 50 negara bagian AS dan di luar negeri, termasuk Kanada, Meksiko, Inggris, Prancis, Jerman, dan Portugal.

Para pemimpin Partai Demokrat menuduh Trump mengkhianati rakyat, dengan tokoh-tokoh seperti Rep. Jamie Raskin dijadwalkan berpidato di National Mall.

Baca juga: Hadapi Tarif Impor Trump, Guru Besar UI Minta Pemerintah Tingkatkan Daya Saing dan Cari Pasar Baru

Aksi ini mencerminkan gelombang kemarahan yang meluas di kalangan masyarakat akibat kebijakan tarif yang berdampak negatif pada perekonomian negara bagian dalam waktu singkat.

Demonstrasi ini menjadi platform bagi lawan-lawan Trump untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perubahan radikal yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).