Respons Erdogan usai Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu Dijebloskan ke Bui, Demo Rusuh Guncang Turki

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akhirnya angkat bicara setelah demonstrasi besar mengguncang berbagai kota di Turki.

Gelombang protes ini dipicu oleh pemenjaraan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang merupakan rival kuat Erdogan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2028.

Imamoglu ditangkap pada Rabu (19/3/2025).

Dia dijebloskan ke penjara pada Minggu (23/3/2025) atas tuduhan korupsi serta dugaan keterkaitannya dengan organisasi teroris.

Pemenjaraannya yang dilakukan tanpa proses pengadilan telah memicu gelombang demonstrasi terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade.

Erdogan menyalahkan kubu oposisi atas meningkatnya eskalasi aksi protes yang menurutnya telah berubah menjadi "gerakan kekerasan."

Dalam pidatonya setelah rapat kabinet di Ankara, ia menuduh Partai Rakyat Republik (CHP)—partai yang mengusung Imamoglu sebagai calon presiden—bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.

"Sebagai negara, kami terkejut melihat peristiwa yang muncul setelah seruan pemimpin oposisi utama untuk turun ke jalan, yang kemudian berubah menjadi aksi kekerasan," ujar Erdogan seperti dikutip Reuters, Selasa (25/3/2025).

Ia juga menegaskan kalau oposisi akan dimintai pertanggungjawaban atas berbagai kerusakan yang terjadi, baik secara politik di parlemen maupun secara hukum di pengadilan.

Protes Berlanjut di Seluruh Turki

Meskipun ada larangan berkumpul di banyak kota, demonstrasi anti-pemerintah terus berlanjut hingga malam keenam berturut-turut.

Baca juga: Turki Mengkonfirmasi Kehadiran Jangka Panjang di Suriah, Kerja Sama Lebih Mendalam dengan Damaskus

Ratusan ribu orang turun ke jalan, sementara Ketua CHP, Ozgur Ozel, kembali menyerukan agar protes nasional dilanjutkan.

"Siapa pun yang secara tidak adil dijebloskan ke penjara oleh Tayyip Erdogan, alun-alun ini membela mereka, demi demokrasi dan demi Turki," ujar Ozel dalam orasinya di depan kantor pusat Pemerintah Kota Istanbul di Sarachane.

Selain itu, Ozel juga menyerukan pemboikotan terhadap media, merek, dan toko yang dianggap pro-Erdogan, serta mendesak persidangan Imamoglu disiarkan secara langsung oleh stasiun penyiaran negara, TRT.

Ribuan Orang Ditahan, Polisi Gunakan Kekerasan

Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menyebut beberapa pengunjuk rasa telah mengancam keamanan nasional.

Hingga kini, sebanyak 1.133 orang telah ditahan selama lima hari protes, sementara 123 petugas polisi mengalami luka-luka.

Polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, dan meriam air untuk membubarkan massa di Istanbul.

Sementara itu, di Ankara, pengunjuk rasa berusaha menghalangi kendaraan polisi yang membawa peralatan anti-huru-hara.

Imamoglu Dipenjara Tanpa Persidangan

Sekitar 15 juta suara diberikan untuk mendukung Imamoglu.

Media oposisi menyatakan bahwa penangkapannya bermotif politik, mengingat Imamoglu dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Erdogan dalam pemilu mendatang.

Para pendukungnya menilai pemenjaraan ini sebagai bukti semakin menurunnya standar demokrasi di Turki.

"Saya pikir ada ketidakadilan yang dilakukan terhadap Imamoglu. Mereka memenjarakan orang itu tanpa alasan," ujar Adem Bali, seorang pekerja konstruksi berusia 22 tahun.

Kecaman Internasional

Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Eropa mengecam penangkapan Imamoglu.

Jerman menilai bahwa tindakan ini semakin melemahkan peluang Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Baca juga: Polisi Turki Tangkap Ratusan Orang Saat Kerusuhan Meningkat atas Penangkapan Wali Kota Istanbul

Komite Parlemen Gabungan Uni Eropa-Turki bahkan menunda pertemuan mereka pada Senin karena situasi politik yang dianggap tidak mendukung.

Sementara itu, CHP mengajukan banding atas pembatalan ijazah Imamoglu oleh Universitas Istanbul, yang diperlukan untuk memenuhi syarat dalam pencalonan presiden.

Partai tersebut juga tengah mengupayakan banding atas pemenjaraannya.

Ketegangan politik di Turki tampaknya masih akan berlanjut, sementara dunia terus menyoroti perkembangan terbaru dari kasus yang dianggap sebagai ujian besar bagi demokrasi negara tersebut.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)