Rodrigo Duterte Ditangkap, ICC Jebloskan Mantan Presiden Filipina ke Penjara Quezon City

TRIBUNNEWS.COM – Pasca ditangkap di Bandara Internasional Manila, mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kini dijebloskan ke Penjara Camp Crame Quezon City, Selasa (11/3/2025).

Penahan Rodrigo diungkap langsung oleh Senator Filipina Bong Go.

Dalam keterangan resminya, Senator Bong Go menjelaskan bahwa Rodrigo kini tengah ditahan di Penjara Camp Crame Quezon City setelah pengadilan pidana internasional mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas apa yang disebutnya “perang melawan narkoba”.

Tak lama dari itu kepolisian Filipina melakukan penangkapan usai Rodrigo Duterte mendarat di Bandara Internasional Manila usai tiba dari Hong Kong.

Tanpa perlawanan Rodrigo dibawa ke ruang tahanan untuk menjalani pemeriksaan.

"Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC," kata istana kepresidenan dalam sebuah pernyataan.

"Saat ini, dia berada dalam tahanan pihak berwenang. Mantan presiden dan kelompoknya dalam keadaan sehat serta sedang diperiksa oleh dokter pemerintah," imbuh pernyataan itu.

Alasan Rodrigo Ditangkap ICC

Mengutip dari The Guardian, Rodrigo Duterte ditangkap atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan perang mematikannya terhadap narkoba.

Menurut catatan kelompok pembela hak asasi manusia, operasi anti narkoba yang dilakukan Rodrigo selama masa jabatannya sebagai presiden telah menewaskan 12.000 hingga 30.000 orang, dengan puncak kematian terjadi selama 2016 dan 2017. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kelompok pembela HAM yang menyatakan bahwa selama periode itu, ribuan pengguna narkoba dan pedagang kecil tewas dibunuh secara misterius oleh penyerang tak dikenal.

Baca juga: Rodrigo Duterte yang Ditahan ICC Populer dengan Julukan Donald Trump dari Timur, Idolakan Putin

Kelompok hak asasi manusia meyakini puluhan ribu orang yang tewas dalam keadaan misterius itu dibunuh oleh penyerang suruhan Rodrigo Duterte.

Alasan inilah yang membuat ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Rodrigo Duterte.

Mantan Presiden Filipina itu ditangkap terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama perang melawan narkoba yang diluncurkannya pada masa pemerintahannya (2016–2022). 

ICC menuduh Duterte bertanggung jawab atas pembunuhan massal yang terjadi selama operasi tersebut, mencakup pembunuhan terhadap individu yang diduga terlibat dalam narkotika.

Meskipun Duterte membela kebijakan tersebut dengan alasan untuk melawan kejahatan narkoba.

ICC berpendapat bahwa tindakannya memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya dalam bentuk pembunuhan yang disengaja, penindasan, dan penganiayaan.

Duterte Pertanyakan Alasan Penangkapannya

Kendati proses penangkapan dilakukan tanpa perlawanan, namun Mantan Presiden Filipina itu terus mempertanyakan alasan penangkapannya di Bandara Manila.

Dalam video viral yang diunggah oleh putrinya, Veronica, di media sosial, Duterte terlihat duduk di tempat yang tampaknya menjadi Pangkalan Udara Villamor. 

Ia terlihat menanyai pihak berwenang tentang dasar penangkapannya setelah mendarat di Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) dari Hong Kong.

"Apa hukumnya dan apa kejahatan yang saya lakukan? Jelaskan kepada saya sekarang dasar hukum keberadaan saya di sini karena tampaknya saya dibawa ke sini bukan atas kemauan saya sendiri. Itu milik orang lain," kata mantan Presiden itu.

"Anda harus menjawab sekarang untuk perampasan kebebasan ... Sudahkah Anda membaca kasus ini pada saat Anda melakukan penangkapan, sehingga Anda harus dibimbing tentang apa yang harus Anda ketahui?" kata Duterte, seperti dikutip Reuters.

ICC Incar Rodrigo Sejak 2011

ICC diketahui mulai menyelidiki pembunuhan terkait narkoba di bawah Duterte sejak 1 November 2011, saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Dava.

Penyelidikan resmi dimulai pada 2018, mencakup periode saat Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao mulai 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019

Namun Rodrigo Duterte menarik Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019, yang menurut aktivis hak asasi manusia bertujuan untuk menghindari akuntabilitas.

Untuk menangguhkan penyelidikan Pemerintahan Duterte pada akhir tahun 2021 menyatakan bahwa otoritas Filipina sudah menyelidiki tuduhan yang sama, dengan alasan ICC adalah pengadilan pilihan terakhir yang tidak memiliki yurisdiksi.

Kendati sempat ditangguhkan, Hakim banding di ICC memutuskan pada tahun 2023 bahwa penyidikan dapat dilanjutkan dan menolak keberatan pemerintahan Duterte.

Setelah melewati proses yang panjang,  pada 11 Maret 2025, Duterte ditangkap saat tiba di Manila dari Hong Kong atas surat perintah penangkapan ICC terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan

(Tribunnews.com / Namira)