AS Menuntut Pembebasan Tersangka Agen Mossad, Mengancam Irak dengan  Konsekuensi Politik dan Ekonomi

Pada hari Minggu, Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz mengatakan kepada Perdana Menteri Sudani bahwa Gedung Putih tidak akan mengizinkan Irak membayar Iran untuk listrik guna mempertahankan tekanan terhadap Teheran dan program nuklirnya. 

Iran memasok sepertiga gas dan listrik Irak tetapi berada di bawah sanksi ekonomi AS, yang mencegah pejabat di Baghdad melakukan pembayaran dalam dolar AS ke Teheran tanpa persetujuan AS.

Pada bulan Desember, muncul laporan bahwa AS telah meminta pembubaran semua Unit Mobilisasi Populer (PMU), dengan peringatan bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi pemerintah.

PMU didukung kuat oleh Iran dan dibentuk menyusul seruan Ayatollah Besar Ali al-Sistani agar para sukarelawan memerangi ISIS setelah kelompok ekstremis itu menaklukkan Mosul dan mengancam akan menaklukkan Baghdad pada tahun 2014.

Ulama Syiah yang berpengaruh dengan tegas menolak permintaan tersebut, sementara otoritas agama Irak, termasuk semua ulama utama, secara konsisten menyatakan dukungan mereka terhadap PMU.

Ayatollah Sheikh Hassan al-Jawahiri, seorang ulama terkemuka di Seminari Najaf, menentang keras upaya pembubaran tersebut, dan memperingatkan bahwa langkah seperti itu dapat membuka jalan bagi kebangkitan kelompok teroris di negara tersebut.

SUMBER: THE CRADLE