Tanpa Usir Warga Gaza dari Tanah Mereka, Mesir Susun Rencana Pembangunan Kembali Jalur Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Mesir sedang mempersiapkan rencana membangun kembali Jalur Gaza tanpa mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Dalam pertemuan dengan Ketua Kongres Yahudi Dunia, Ronald Lauder, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi menegaskan rekonstruksi Gaza harus dilakukan dengan memastikan penduduk Gaza tetap berada di tanah mereka.

"Perlunya semua pihak untuk bertindak secara bertanggung jawab, guna menjaga gencatan senjata, dan memperingatkan bahwa perluasan konflik akan merugikan semua pihak," kata Sisi, dikutip dari Anadolu Agency.

Ia juga menegaskan pembentukan negara Palestina berdasarkan kesepakatan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang abadi.

Rencana rekonstruksi ini disusun dengan koordinasi antara Otoritas Palestina, negara-negara Arab, serta masyarakat internasional.

Rencana tersebut tidak melibatkan Hamas dalam pemerintahan atau kendali atas rekonstruksi Gaza.

Sebagai gantinya, proses pembangunan akan dipimpin oleh komite dukungan sosial yang akan membantu mengelola proyek tersebut.

Beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Qatar, siap untuk memberikan dana bagi rekonstruksi Gaza, CNN melaporkan.

Diperkirakan, rekonstruksi ini akan memakan waktu antara tiga hingga lima tahun, mengingat sekitar 65 persen properti di Gaza telah hancur akibat agresi militer Israel.

Dikutip dari The Guardian, rencana alternatif yang disusun oleh Mesir muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengusulkan ide untuk membeli dan menguasai Jalur Gaza, yang termasuk relokasi warga Palestina ke negara lain, seperti Mesir.

Usulan ini ditolak keras oleh banyak pihak, termasuk negara-negara Arab, yang menilai gagasan tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis.

Baca juga: 4 Jenazah Sandera dari Gaza akan Dipulangkan Hari Kamis, Israel Mulai Persiapan

Rencana yang disusun Mesir menegaskan warga Palestina tetap memiliki hak untuk tinggal di Gaza, tanpa dipaksa untuk mencari perlindungan di negara lain.

Selain itu, rencana ini juga akan dibahas dalam pertemuan puncak Arab di Riyadh pada 27 Februari mendatang.

Selama "periode pemulihan awal" yang berlangsung enam bulan, tiga zona aman akan dibentuk di Gaza untuk merelokasi warga Palestina sementara.

Bantuan kemanusiaan juga akan masuk untuk membantu masyarakat yang terdampak.