Warga Palestina Menerima Seruan Lebanon untuk Membatasi Kepemilikan Senjata di Kamp Pengungsi

Warga Palestina Menerima Seruan Lebanon untuk Membatasi Kepemilikan Senjata di Kamp Pengungsi

TRIBUNNEWS.COM- Lebanon telah mulai mengerahkan upaya serius untuk membatasi kepemilikan senjata di dalam kamp pengungsi Palestina di negara itu sejalan dengan pidato pelantikan Presiden Joseph Aoun.

Presiden telah menuntut agar kepemilikan senjata di negara dan kamp-kamp tersebut dibatasi hanya pada negara.

Komite Dialog Lebanon-Palestina bertemu di kantor pusat pemerintah di Beirut tiga hari lalu untuk membahas masalah tersebut.

Semua faksi Palestina menghadiri pertemuan tersebut, dan para peserta sepakat untuk "menyelesaikan" kepemilikan senjata Palestina di luar kamp secara "lengkap". 

Mereka juga sepakat untuk menguraikan cara membatasi senjata di dalam kamp sesuai dengan pidato presiden.

Negara Lebanon belum menemukan mekanisme untuk menyita senjata di dalam kamp.

Sumber keamanan Lebanon mengatakan kepada Asharq Al-Awsat bahwa pengiriman senjata akan dilakukan melalui pendekatan politik yang disusun oleh pemerintah. 

"Ini akan dilakukan oleh militer bersama badan keamanan dan berkoordinasi dengan faksi-faksi Palestina di kamp tersebut, yang dipimpin oleh gerakan Fatah, yang merupakan perwakilan resmi rakyat Palestina," tambahnya.

Palestina telah menyatakan “pemahaman penuh” mereka terhadap masalah ini, katanya.

Peletakan senjata oleh faksi-faksi Palestina merupakan langkah menuju penyerahan semua senjata ilegal di seluruh negeri kepada negara Lebanon, lanjutnya.

“Tidak ada lagi alasan bagi senjata untuk tetap dimiliki oleh organisasi mana pun,” tegas sumber itu.

Kelompok-kelompok Lebanon akan dituntut untuk meletakkan senjata mereka setelah kelompok-kelompok Palestina melakukannya, tambahnya.

Untuk pertama kalinya, faksi Palestina sangat menerima tuntutan kepala negara Lebanon untuk bekerja sama dalam membatasi kepemilikan senjata di kamp-kamp pengungsi.

Anggota Dewan Nasional dan Pusat Palestina Haitham Zaiter mengatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengakui bahwa kamp-kamp tersebut adalah bagian dari wilayah Lebanon, jadi mereka berada di bawah otoritas negara dan hukumnya.