Hamas Desak Mediator Gencatan Senjata Penuhi Tanggung Jawab: Paksa Israel Laksanakan Kesepakatan!

Kondisi yang diajukan Netanyahu itu dianggap penting bagi Israel, tapi ditentang Hamas dan faksi Palestina lainnya.

Dikutip dari Anadolu Ajansi, syarat pertama yang diajukan Netanyahu adalah perlunya mekanisme untuk mencegah warga Palestina bersenjata menyeberangi Poros Netzarim dari Gaza tengah ke utara.

Terkait hal itu, para negosiator Israel sebelumnya sudah mengatakan kepada media Israel, syarat itu bisa saja mempersulit tercapainya kesepakatan.

Syarat kedua adalah agar Israel mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia (poros Salah al-Din) dan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir.

Sebagai informasi, wilayah tersebut sudah berada di bawah kendali Israel sejak Mei 2024.

Baca juga: Gantz Ejek Netanyahu karena Takut Koalisinya Hancur: Bersikaplah Berani demi Israel!

Syarat ketiga yang diajukan Netanyahu menyangkut mengetahui jumlah tahanan Israel di Gaza yang masih hidup.

Tahanan Israel yang masih hidup itu nantinya akan ditukar dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Diketahui, Israel menahan sedikitnya 9.500 warga Palestina, sedangkan Hamas mengklaim ada sekitar 115 tahanan Israel di Gaza.

Sekitar 70 dari 115 tahanan di Gaza tewas akibat serangan udara yang dilancarkan Israel.

Kesepakatan pertukaran sandera yang diusulkan akan melibatkan pembebasan sejumlah kecil warga Israel "hidup atau mati".

Tetapi, Netanyahu bersikeras fokus pada pembebasan sebagian besar tahanan yang masih hidup.

Ia juga ingin Israel lebih dulu menerima daftar nama tahanan di Gaza.

Lalu, syarat keempat adalah, "Israel tetap memiliki hak untuk menolak pembebasan tahanan Palestina tertentu yang diinginkan Hamas dan mendeportasi tahanan yang dibebaskan ke luar Palestina."

Syarat terakhir itu mendapat penolakan keras dari Hamas.

Pembicaraan gencatan senjata di ibu kota Qatar, Doha, berakhir pada hari Jumat dengan mengajukan "proposal yang mempersempit kesenjangan" antara Israel dan Hamas yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Presiden AS Joe Biden pada tanggal 31 Mei.