Move Forward Dibubarkan, Bagaimana Nasib Demokrasi Thailand?

Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu (07/8) memutuskan untuk membubarkan partai oposisi Move Forward, partai pro-reformasi yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilu tahun lalu.

"Meskipun keputusan itu tidak mengejutkan, namun tidak baik untuk demokrasi," kata Punchada Sirivunnabood, profesor ilmu politik di Universitas Mahidol Thailand, kepada DW.

Pengadilan memutuskan mendukung petisi Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Move Forward telah berusaha menggulingkan monarki dengan berjanji untuk mereformasi hukum lese majeste, yang melindungi keluarga kerajaan Thailand dari kritik.

"Ini menjadi pengingat suram bahwa warisan kudeta Mei 2014 masih tetap hidup dan sehat," kata Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

Meskipun memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu, pemimpin partai Move Forward, Pita Limjaroenrat, dihalangi untuk menjadi perdana menteri oleh Senat, yang anggotanya dipilih sendiri oleh mantan junta militer.

Sekarang, Pita dan 10 pemimpin partai lainnya telah dilarang berpartisipasi dalam politik selama satu dekade.

Keputusan ini merupakan "bukti nyata bahwa kelompok yang berkuasa tidak akan pernah secara sukarela menyerahkan kekuasaannya," kata Joshua Kurlantzick, peneliti senior untuk Asia Tenggara di Dewan Hubungan Luar Negeri.

Lese majeste tetap hidup

Keputusan ini sejalan dengan putusan yang dikeluarkan enam bulan lalu, ketika pengadilan yang sama memerintahkan Move Forward untuk membatalkan semua kegiatannya yang bertujuan untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, yang dikenal sebagai Pasal 112.

"Putusan pada 31 Januari menarik garis yang jelas bahwa pihak-pihak tidak boleh melangkah terlalu jauh. Hari ini, Move Forward telah menjadi contoh karena telah melewati batas tersebut," kata Napon.

Monarki Thailand diabadikan dalam konstitusi, dengan raja berada dalam posisi yang "dipuja dan dihormati". Setiap kritik yang dianggap ditujukan pada keluarga kerajaan dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.

Move Forward berkampanye dengan janji untuk mengurangi hukum lese majeste, dengan mengurangi hukuman penjara dan persyaratan bahwa pengaduan harus diajukan oleh Biro Rumah Tangga Kerajaan.

"Mendorong amandemen lese majeste bukan hal yang terlarang, tetapi mulai sekarang upaya-upaya ini akan diperketat di parlemen dan dilakukan dengan tidak terlalu agresif," kata Siripan Nogsuan Sawasdee, seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn, kepada DW.

Sejarah pembubaran partai politik

Partai politik yang dibubarkan dan bereinkarnasi di bawah bendera baru bukanlah hal yang jarang terjadi di Thailand.

"Sistem peradilan telah dijadikan senjata untuk mendukung para elit dan telah berlangsung selama beberapa waktu," kata Kurlantzick.

Pheu Thai yang berkuasa, misalnya, adalah penerus Partai People's Power, yang berevolusi dari Thai Rak Thai, sebuah partai yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta pada 2006.