Jepang Imbangi Pengaruh Cina di Kepulauan Pasifik

Belum lama ini, sebanyak 18 kepala negara dan pemerintahan menghadiri Forum Kepulauan Pasifik, PIF, selama tiga hari di Tokyo, Jepang. Perubahan iklim dan stabilitas regional di Oseania merupakan agenda utama pembahasan.

Forum yang digelar setiap tiga tahun sekali itu merupakan ajang diplomatik bagi Jepang untuk menempatkan diri sebagai mitra regional.

Penyelenggaraannya diniatkan untuk memastikan "kawasan Pasifik Biru yang damai, aman, dan terlindungi yang berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan global," begitu menurut naskah deklarasi bersama, Kamis (18/7).

Deklarasi tersebut menyerukan Jepang untuk memberikan dukungan dan kerja sama yang lebih besar dalam perubahan iklim, keamanan maritim, serta pertahanan dan pembangunan ekonomi.

"Jepang telah lama bersikap proaktif dalam menjangkau negara-negara berkembang, khususnya negara-negara di Pasifik yang mengalami kehancuran besar selama Perang Dunia II,” kata Ryo Hinata-Yamaguchi, asisten profesor hubungan internasional di Universitas Tokyo.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, justru Cina yang memperluas lingkup pengaruhnya ke Pasifik, misalnya, melalui proyek infrastruktur dan perjanjian keamanan.

"Beijing berusaha membangun pengaruh yang lebih besar di kawasan ini, yang sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan Jepang untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Hinata-Yamaguchi kepada DW.

"Jepang tidak mampu merebut negara-negara ini dari tangan Cina, namun Jepang dapat memberikan alternatif yang menguntungkan.”

Pengaruh Cina di Pasifik

Adalah kejutan besar bagi Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara regional lain, ketika pemerintah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taiwan pada tahun 2019 dan mengalihkan pengakuan diplomatiknya ke Cina.

Sebagai imbalannya, Beijing sepakat mendanai pembangunan stadion olahraga baru di ibu kota Honiara, bersama dengan fasilitas layanan kesehatan terbaru, peralatan telepon seluler, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.

Pada tanggal 17 Juli, Beijing mengumumkan akan menyuntikkan dana tambahan sebesar USD 20 juta ke Kep. Solomon, untuk membantu menutupi biaya perluasan bandara internasional.

Kedua negara juga menandatangani pakta keamanan pada tahun 2022. Meskipun rinciannya dirahasiakan, informasi yang bocor ke publik mencakup klausul yang mengizinkan Cina untuk mengerahkan personel militer ke negeri kepulauan tersebut, menggunakan pangkalan militer, antara lain sebagai basis pengawasan udara di Kepulauan Pasifik dan Australia.

Cina juga secara aktif melobi Vanuatu, misalnya, dengan menyumbang istana kepresidenan senilai USD31 juta. Ada laporan bahwa pemerintah di Port Vila sedang mempertimbangkan izin bagi Cina membangun pangkalan militer dan fasilitas angkatan laut.

Negara kecil lain di Pasifik, Nauru, juga telah memutuskan hubungan dengan Taiwan pada Januari 2024 dan menandatangani pakta diplomatik baru dengan Beijing pada minggu berikutnya.

Nilai strategis Kepulauan Pasifik

"Cina ingin meningkatkan pengaruh diplomatiknya di banyak negara kepulauan kecil di Pasifik,” kata Hiromi Murakami, profesor ilmu politik di kampus Universitas Temple di Tokyo.