Reaksi PBB Terhadap Hasil Sidang Knesset, Solusi Dua Negara Tidak Dapat Diabaikan

Reaksi PBB Terhadap Hasil Sidang Knesset, Solusi Dua Negara Tidak Dapat Diabaikan

TRIBUNNEWS.COM- PBB mengatakan pada hari Kamis bahwa solusi dua negara tidak dapat ditolak sebagai tanggapan terhadap resolusi yang disahkan oleh Parlemen Israel yang menolak pembentukan Negara Palestina.

Juru Bicara Stephane Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kecewa dengan keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang meloloskan undang-undang tersebut.

“Jelas Anda tidak bisa menolak solusi dua negara,” kata Stephane Dujarric kepada wartawan.

Guterres telah berkali-kali mengatakan bahwa ia percaya bahwa hal tersebut akan mengakhiri Pendudukan dan merundingkan solusi dua negara, dimana Israel dan Negara Palestina yang merdeka, demokratis, bersebelahan, dapat bertahan dan berdaulat, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dengan perbatasan yang aman dan diakui berdasarkan pada Garis 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara, adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan bagi rakyat Israel dan rakyat Palestina kata juru bicara itu.

“Jadi, usulan yang diajukan, bagi kami, jelas tidak sejalan dengan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian sebelumnya, dan (Guterres) sekali lagi, menyerukan kepada Israel dan semua pihak secara jujur, untuk melakukan apa pun yang semakin menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan “solusi dua negara,” tambahnya.

Resolusi yang disahkan di Knesset dengan suara 68-9 menyatakan bahwa pendirian Negara Palestina “di jantung Tanah Israel akan menimbulkan bahaya nyata bagi Negara Israel dan warga negaranya, melanggengkan hubungan Israel-Palestina sebagai konflik dan menggoyahkan kawasan.

Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan berangkat ke Washington pada hari Minggu untuk bertemu Presiden AS Joe Biden dan berpidato di depan Kongres.

Knesset melakukan pemungutan suara pada bulan Februari untuk secara sepihak menolak pengakuan Negara Palestina.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR