Angkut Minyak Goreng di Tangki Kimia, Cina Hadapi Isu Keamanan Pangan

Cina sudah memiliki beberapa undang-undang keamanan pangan yang paling ketat di dunia, yang versi pertamanya diterapkan pada 2009. Bahkan telah ada beberapa kali perubahan undang-undang selama bertahun-tahun.

Menurut Huang, yang paling dibutuhkan adalah penegakan hukum yang lebih baik.

Pada 2018, Cina meluncurkan reformasi kelembagaan yang menghapuskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (CFDA) dan menggabungkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas produk makanan dan obat-obatan ke dalam otoritas baru di bawah Dewan Negara.

"Itu berarti fungsi pengaturan keamanan pangan telah dilemahkan,” kata Huang kepada DW. Dia menambahkan bahwa pemerintah Cina seharusnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada CFDA untuk melampaui tingkat kementerian pusat.

Sementara itu, Yasuda mengatakan kepada DW bahwa ada faktor-faktor lain yang juga harus dipertimbangkan mengingat kompleksitas pasar makanan Cina yang terfragmentasi.

Terlepas dari peraturan yang kuat dan pengawasan pemerintah, ia mengatakan bahwa sangat penting untuk memiliki "basis konsumen yang cukup waspada yang dapat secara aktif menghukum ketidakpatuhan di antara para pemasok keamanan pangan.”

Selain itu, modernisasi pertanian sangat dibutuhkan, kata Yasuda. Menurutnya, saat ini Cina menghadapi masalah dengan jumlah produsen dan distributor yang "sangat banyak”.

"Ketika Anda berurusan dengan 150 hingga 200 juta peternakan, akan sangat menantang untuk memonitornya dari bawah ke atas,” ujar Yasuda.

Isu keamanan pangan jadi tekanan politik bagi Beijing?

Kantor keamanan pangan Dewan Negara Cina telah berjanji akan menghukum secara berat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas malpraktik apa pun.

Pada 2008 silam, dua pengusaha yang dihukum karena memproduksi dan menjual susu formula bayi yang dicampur dengan bahan kimia melamin, dijatuhi hukuman mati, sehingga mendorong disahkannya undang-undang keamanan pangan setahun kemudian.

Pemimpin Cina, Xi Jinping, telah berulang kali berjanji untuk mengatasi masalah keamanan pangan yang terkenal buruk di negaranya sejak ia menjabat lebih dari satu dekade yang lalu. Dalam pidatonya pada 2013, ia bahkan memperingatkan bahwa legitimasi Partai Komunis akan dipertanyakan jika mereka "tidak dapat melakukan pekerjaan yang baik dalam hal keamanan pangan.”

Namun, meskipun Beijing mengatakan bahwa mereka memandang keamanan pangan sebagai prioritas, Yasuda menyatakan keraguannya bahwa pemerintah akan bersedia untuk "membuka pintu gerbang pemberdayaan konsumen dan media” untuk menyelesaikan masalah ini.

Pasalnya, setelah skandal minyak goreng baru-baru ini, media Cina melaporkan bahwa sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melacak truk-truk di seluruh negeri telah dinonaktifkan. Reporter Beijing News, Han Futao, yang pertama kali mengungkap malpraktik ini, juga ternyata telah menghapus akun Weibo-nya. (rs/gtp)