Selama Ini Diam-diam Dukung Gaza, Ahli Senior Deplu AS untuk Konflik Israel-Palestina Pilih Mundur

TRIBUNNEWS.com - Ahli senior di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengenai konflik Israel-Palestina, Andrew Miller, memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri Miller, yang merupakan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Israel-Palestina, disampaikan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Jumat (21/6/2024).

Miller selama ini digambarkan sebagai sosok pendukung setia hak-hak dan kenegaraan Palestina, Washington Post melaporkan.

Seorang pejabat AS mengatakan Miller mendorong AS untuk menggunakan pengaruhnya terhadap pemerintah Israel secara efektif

Hal itu dilakukan Miller demi warga Palestina mendapatkan hak-hal dasar mereka.

"Dia selalu menganjurkan agar AS mendukung hak-hak dan kenegaraan Palestina, namun dukungannya selama menjabat, pada umumnya dilakukan secara diam-diam dan terukur," ungkap pejabat itu.

Mundurnya Miller, dianggap akan menjadi kerugian bagi pemerintahan AS secara umum.

"Kepergiannya akan menjadi kerugian bagi pemerintah AS secara umum dan Departemen Luar Negeri pada khususnya," ujar Wakil Presiden dan Direktur Kebijakan Luar Negeri di Brookings Institution, Suzanne Maloney.

Kepada rekan-rekannya, Miller mengatakan ia memilih mundur karena jarang bisa bertemu keluarga selama perang 8 bulan di Israel.

Jika bukan karena mereka (keluarga), Miller lebih suka tetap menekuni pekerjaannya "demu memperjuangkan apa yang diyakini".

Pengunduran dirinya terjadi setelah sebelumnya delapan pejabat pemerintahan Joe Biden lainnya, juga keluar dari lingkungan pemerintahan sebagai protes atas perang di Gaza.

Baca juga: Hizbullah-Hamas Disebut Lebih Kuat Ketimbang Israel, Bagaimana Perbandingan Ketiganya?

Meski demikian, kepergian Miller patut menjadi perhatian, karena menandai kepergian pejabat paling senior yang beperan dalam pembuatan kebijakan Israel-Palestina.

Departemen Luar Negeri AS tidak segera memberikan komentar, tetapi juru bicara Matthew Miller, mengonfirmasi pengunduran diri Andrew Miller.

"Andrew membawa pengalaman mendalam dan perspektif tajam setiap hari," kata Matthew, dikutip dari Anadolu Agency.

"Semua orang di sini menyesal melihatnya pergi, tapi kami mendoakan yang terbaik untuknya," imbuhnya.

Netanyahu Abaikan Peringatan agar Tidak Kritik Biden

Sementara itu, hubungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan Joe Biden tampaknya tengah menegang.

Netanyahu dilaporkan mengabaikan peringatan dari para menterinya untuk tidak secara terbuka mengkritik pemerintahan Biden, lapor Middle East Monitor, mengutip media Israel.

Channel 13 Israel melaporkan, pertemuan rahasia diadakan sebelum pernyataan video Netanyahu pada Selasa (18/6/2024).

Dalam pertemuan itu, Netanyahu menuduh Washington memblokir pengiriman senjata ke Israel.

"Tidak dapat dibayangkan, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah (AS) telah menahan senjata dan amunisi untuk Israel," kata Netanyahu.

Baca juga: 8 Kesuksesan Terbaru Al-Qassam Lawan Pasukan Israel: Bom Situs Militer, Sergap IDF Pakai Ranjau

Ia menambahkan, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, meyakinkannya, pemerintahan Biden sedang berupaya untuk menghilangkan "hambatan".

Penasihat Keamanan Nasional, Tzachi Hanegbi; Menteri Urusan Strategis, Ron Dermer; dan pejabat lainnya sangat menolak niat Netanyahu.

Menurut Channel 13 Israel, Dermer meminta Netanyahu untuk menunggu sampai ia dan Hanegbi bertemu para pejabat AS di Gedung Putih pada Kamis (20/6/2024), sebelum mengkritik AS.

Mengutip pernyataan pejabat senior Israel lainnya, Channel 13 Israel melaporkan "Netanyahu mengambil keputusan tersebut bertentangan dengan pendapat para penasihat dan menteri yang berkonsultasi dengannya."

Pejabat itu juga mengatakan pernyataan Netanyahu menyebabkan "kemarahan besar dalam pemerintahan Biden."

Surat kabar Israel, Haaretz, melaporkan, para pejabat AS menuduh Netanyahu "tidak berterima kasih".

Mereka juga menyangkal tuduhan Netanyahu yan mengatakan menahan pengiriman senjata apapun, kecuali pengiriman bom berat.

Hal ini disebabkan kekhawatiran penggunaan senjata tersebut di daerah padat penduduk di Rafah di Jalur Gaza selatan.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)