Konflik manusia dan gajah di Jambi: Gajah sumatera ‘kian terjepit’ imbas hutan beralih jadi kebun sawit

Syukur sendiri memiliki dua hektare kebun sawit berumur delapan tahun. Dalam satu kali panen, kebunnya menghasilkan sekitar 200 hingga 300 kilogram yang dijual seharga Rp1.600 hingga Rp1.800 per kilogram.

Akibat konflik dengan gajah, Syukur mengatakan harus menanam ulang sawit sampai empat hingga lima kali karena kerap dirusak oleh gajah. Itu artinya dia harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli bibit baru dan pupuk.

Ketika itu terjadi, Syukur mengaku harus bekerja lebih keras dengan menyadap karet milik orang lain untuk modal membeli bibit sawit dan pupuknya. Sementara mayoritas masyarakat di desanya bergantung pada sawit, meski ada imbauan untuk me

“Sekarang kan sawit yang menjanjikan,” kata dia.

Dia mengakui bahwa ada kebun sawit masyarakat ada yang terletak di dalam kawasan hutan produksi, tapi itu “hanya sebagian”. Kebanyakan kebun sawit yang ada di kawasan itu pun baru mulai menanam dalam satu hingga tahun terakhir.

Ada pula masyarakat dari luar daerah yang berinvestasi di kebun-kebun sawit di wilayah ini dengan nilai investasi berkisar Rp70 juta-Rp100 juta per hektare.

Menurutnya, konflik dengan gajah sudah berulang kali dan warga telah melaporkannya kepada BKSDA. Namun, Syukur menyebut “tidak ada solusi”.

"Kesabaran masyarakat sudah habis," kata dia.

Posisi gajah sumatera kian terjepit

BKSDA mengatakan area penyangga TN Bukit Tigapuluh secara historis memang merupakan daerah jelajah gajah.

Ketika kawasan itu beralih menjadi kebun-kebun sawit, posisi gajah pun ikut terjepit. Pasalnya, gajah sumatera biasanya hidup di hutan dataran rendah dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut (dpl).

Mereka tidak bisa masuk lebih dalam ke TN Bukit Tigapuluh karena lanskapnya yang berbukit-bukit dengan ketinggian mencapai sekitar 800 meter dpl.

“Jadi sudah terjepit posisinya. Geser ke bawah ada desa, geser ke atas sudah hutan yang tinggi. Sementara di tengah-tengahnya ada [kebun] masyarakat juga,” jelas Zuhra.

Dalam kasus di Tanjung Jabung Barat ini, gajah-gajah jantan muda itu berpisah dari kelompok besarnya dan masuk ke kebun warga karena habitatnya yang semakin sempit. Ditambah lagi dengan sifat alami gajah yang gemar berkelana untuk mencari gajah betina di luar kelompoknya untuk menghindari kawin sedarah. Konflik ini membuktikan bahwa wilayah jelajah gajah di kawasan hutan semakin terbatas.

Di sisi lain, masyarakat memang memiliki izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, yang merupakan salah satu skema dari program perhutanan sosial. Secara legal, mereka memiliki hak untuk memanfaatkan tanaman hutan produksi agar mereka berdaya.