Sejumlah universitas diminta membuat 'video apresiasi' kinerja Presiden Jokowi - Pengamat sebut polisi 'gembosi' sikap kritis sivitas akademika

Dosen di STF Driyarkara, A. Setyo Wibowo, mengatakan kritik sosial yang diutarakan puluhan perguruan tinggi di Indonesia itu merupakan bagian dari tanggung jawab kampus yang disebut dengan 'tridharma perguruan tinggi'.

Selain mengajar dan meneliti, 'ajaran kebenaran' yang diemban kampus adalah pengabdian masyarakat.

"Kita kan kalau ada suatu yang nggak benar dalam pengabdian masyarakat, tanggung jawab kami juga. Kami menyuarakan bahwa soal etika itu, tolong ya, bahwa etika itu adalah landasan dasar dari hidup bersama.

Etika tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam pragmatisme politik," kata Setyo.

Dalam konteks ini, sejumlah persoalan yang menjadi keresahan sivitas akademika adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan anak Presiden Jokowi ke Pilpres 2024.

Selain itu, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menyatakan ketua dan anggota KPU melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

"Kami sudah merasakan ini nggak benar. Kami menyuarakan keprihatinan," jelas Setyo.

Ia juga menegaskan bahwa suara keprihatinan 50 perguruan tinggi, termasuk sivitas akademika di dalamnya yang mengkritisi pemerintahan Jokowi sebagai keberpihakan pada nilai dan etika.

"Kami partisan kepada nilai, jadi keberpihakan kami pada nilai-nilai demokrasi pada nilai-nilai etika," lanjut Setyo.

Polisi gembosi sikap kritis kampus

Pengamat politik dari BRIN, Devi Darmawan, sependapat.

Kata dia, apa yang disampaikan sivitas akademia terhadap ketidaknetralan pemerintahan Jokowi atas pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan sebuah kebenaran sekaligus keprihatinan.

Pasalnya penyimpangan yang dilakukan Presiden dengan menunjukkan keberpihakan pada paslon Prabowo-Gibran telah merusak kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Karena itulah mereka, kata Devi, bersedia 'turun gunung' demi menyuarakan ketimpangan tersebut meskipun taruhannya karier dan posisi mereka di universitas.

"Kita tahu tidak mudah dalam situasi politik saat ini ketika menyuarakan kebenaran karena ada hal-hal yang dikorbankan. Misalnya posisi mereka atau bagaimana aturan-aturan kampus yang tidak memperbolehkan itu dilakukan oleh para akademisi," ujar Devi kepada BBC News Indonesia.