Kabinet Jokowi bakal 'kacau-balau' jika Sri Mulyani dan sejumlah menteri mundur

Di rentang waktu itu, pihaknya akan melakukan koreksi penyelenggaraan pemilu apakah betul-betul netral atau tidak. Serta memastikan masyarakat menyuarakan hak politiknya tanpa intimidasi.

"Kami mencermati [mundur atau tidaknya], masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu. Di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya betul-betul netral," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Kamis (01/02).

Untuk diketahui, sejumlah kader PDIP menempati kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mulai dari Pramono Anung, Yasonna Laoly, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, dan Bintang Puspayoga.

Pengamat kebijakan publik yang juga Dosen Fisipol UGM, Bayu Dardias Kurniadi menyebut alasan menjaga stabilitas politik dan ekonomi seperti yang disampaikan Hasto ada benarnya.

Jangan sampai kata dia, hengkangnya Menkeu Sri Mulyani malah berdampak negatif pada perekonomian Indonesia.

"Yang pasti kinerja kabinet semakin enggak efektif. Para menteri akan sekadar menghabiskan masa jbatan sampai Oktober saja."

Apa tanggapan menteri dan pemerintah?

Juru bicara Kemenlu, Lalu M Iqbal, mengatakan Menteri Retno Marsudi sedang fokus menangani kepentingan Indonesia di luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa saat ini banyak hal yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya masalah konflik di Palestina.

"Sedang banyak yang perlu perhatian serius, seperti isu Palestina. Agenda beliau memang sangat padat," katanya kepada wartawan.

Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanya soal keinginannya untuk mundur.

Begitu juga dengan Menkeu Sri Mulyani.

"Enggak usahlah, paling aku sudah tahu pertanyaannya. Aku tidak...," katanya sambil memberi gestur minta maaf usai menghadiri rapat bersama Presiden di Istana pada Senin (05/02).

Sementara itu Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan akhir-akhir ini terlihat ada upaya dari beberapa pihak yang "sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Jokowi."

Mulai isu kabinet tidak kompak, suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan dalam rapat Tim Penilai Akhir, menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur.

"Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita atau narasi, seolah-olah para menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," ujar Ari lewat pesan singkat kepada BBC News Indonesia.

Narasi politik itu, sambungnya, jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhya.

Kata dia, suasana menjelang Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet, menteri-menteri "ngeriung", saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain.

Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet.

Menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab.

Bahkan klaimnya, silaturahmi antar-menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu.

"Tidak benar ada pemeriksaan yang diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres."

Selain itu katanya, proses pengambilan keputusan di kabinet juga dilakukan dengan melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai dengan tema yang dibahas.

Presiden juga sebutnya, membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan.

Koordinasi dan kekompakan antar-menteri juga terjaga dengan digelarnya rapat-rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh para Menko.

"Rapat koordinasi tingkat menteri menunjukkan konsolidasi di internal pemerintahan tetap berjalan, kompak dan solid sesuai dengan arahan Bapak Presiden."

"Saya berharap suasana kerja kabinet yang sudah sangat baik, yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, jangan justru diganggu dengan narasi-narasi politik yang hanya dirancang untuk kepentingan sesaat..."

"Apalagi hanya untuk men-"downgrade" tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada pemerintahan Presiden Jokowi," tutur Ari.