Kabinet Jokowi bakal 'kacau-balau' jika Sri Mulyani dan sejumlah menteri mundur
Kinerja kabinet Joko Widodo disebut semakin tidak efektif di tengah kencangnya kabar yang menyebut keinginan sejumlah menteri mundur…
Ada juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Para pembantu presiden itu disebut mengungkapkan keinginan untuk mundur karena ogah mendukung apa yang disebut sebagai 'dinasti politik Jokowi'.
Lewat pembicaraannya dengan sejumlah orang di Kemenkeu, ungkap pengamat kebijakan publik Bayu Dardias, isu mundurnya Sri Mulyani sudah berhembus ke tingkat internasional.
Yang kemudian memicu kekhawatiran akan dampak ekonomi Indonesia, katanya.
"Sri Mulyani dipandang sebagai menteri dengan kinerja baik, tak hanya di Indonesia tapi internasional. Perekonomian Indonesia bahkan disebut terbaik setelah krisis."
"Ini yang membuat investor timbul pertanyaan kalau Sri Mulyani benar-benar mundur."
"Kalau bicara bangsa, kita rugi besar kalau mereka mundur."
Apa dampaknya jika menteri mundur?
Di kabinet Jokowi, baru Menkopolhukam Mahfud MD yang mengundurkan diri pada Kamis (01/02). Posisinya untuk sementara digantikan oleh Mendagri, Tito Karnavian.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahadiansyah, mengatakan jika seorang menteri mundur maka dampaknya optimalisasi pelayanan publik juga ikutan turun.
Sebab kalau tak ada menteri, maka bawahannya yakni Dirjen juga tak bisa memutus suatu kebijakan lantaran bukan tugas pokok dan fungsinya. Termasuk dalam memutuskan anggaran.
"Di Indonesia gaya pemerintahannya mode piramida, segala keputusan ada di puncak, puncaknya ya menteri. Kalau menteri memutuskan baru dirjennya jalan," jelas Trubus kepada BBC News Indonesia.
"Kalau menterinya enggak ada, enggak bisa jalan. Meskipun pandangan umum dianggap jalan. Tapi jalannya rutinitas saja, karena pada akhirnya dirjen-dirjen di bawah ini tidak bisa mengambil keputusan apapun."
Pengamat Bayu Dardias Kurniadi sependapat.
Dia menilai sekalipun posisi Menkopolhukam digantikan oleh Mendagri Tito Karnavian tapi kinerja kementerian sudah pasti tak bisa maksimal.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.