Protes Kebijakan Joe Biden soal Perang di Gaza, Pegawai Pemerintah AS Rencanakan Puasa Satu Hari

TRIBUNNEWS.COM - Pegawai pemerintah Amerika Serikat (AS) merencanakan untuk berpuasa selama satu hari untuk menarik perhatian terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Jalur Gaza, sekaligus mengecam kebijakan Presiden Joe Biden yang selalu mendukung Israel.

Perwakilan Feds United for Peace mengatakan kepada Guardian bahwa para anggotanya akan berpuasa pada hari Kamis (1/2/2024).

Pegawai federal yang berpartisipasi diharapkan datang ke kantor mereka dengan mengenakan pakaian hitam atau syal keffiyeh atau simbol solidaritas Palestina lainnya.

Feds United for Peace adalah sekelompok pegawai pemerintah yang merasa frustrasi dengan krisis Gaza.

Kelompok itu juga pernah melakukan pemogokan kantor pada awal bulan ini.

Seorang pegawai federal yang berbicara atas nama kelompok tersebut mengatakan Day of Fasting atau Hari Puasa adalah respons atas krisis kelaparan di Gaza.

Kelompok itu menyebut krisis kelaparan adalah senjata perang yang digunakan oleh Israel, yang menahan makanan dan bantuan lainnya memasuki Gaza.

Laporan PBB menyebut bahwa hingga 2 juta orang di wilayah tersebut berada dalam kondisi terdampak risiko kelaparan.

Feds United for Peace mengatakan para anggotanya mewakili lebih dari 20 lembaga, di antaranya departemen pertahanan, keamanan dalam negeri dan negara, dan termasuk pegawai negeri karir dan pejabat politik.

Mereka mengharapkan ratusan pegawai pemerintah untuk berpartisipasi.

Perwakilan Fed United for Peace mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk memaksa orang-orang untuk speak up.

Baca juga: Serangan Besar Israel di Tepi Barat, IDF Eksekusi Senyap 3 Warga Palestina di Dalam Rumah Sakit

Mereka menyebut pegawai federal mungkin mendukung gencatan senjata tetapi takut untuk menyuarakannya.

PBB: Israel semakin menjadi-jadi menghalangi bantuan ke Gaza

Semakin banyak Israel yang menolak atau membatasi aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza, menurut PBB.

Pada paruh kedua bulan Januari, mitra kemanusiaan terus mengamati tren peningkatan penolakan dan pembatasan akses ke wilayah utara dan tengah Gaza, kata Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB.

Laporan tersebut menyebutkan adanya penundaan yang berlebihan pada konvoi bantuan sebelum atau di pos pemeriksaan Israel.