Setelah Kebanjiran, Petani Jerman Hadapi Cuaca Beku

Wolter menyarankan bahwa alih-alih membangun tanggul yang lebih besar dan kuat untuk mengendalikan air, lebih baik merevitalisasi sungai dan lahan basah dan melindungi infrastruktur buatan manusia.

Namun masalahnya adalah, perlindungan dan adaptasi lingkungan memerlukan dana. Pemerintah koalisi Jerman, yang Partai Hijau juga termasuk di dalamnya, baru-baru ini memotong pendanaan untuk perlindungan iklim dari €5 miliar (sekitar Rp85 triliun) menjadi €3,5 miliar akibat adanya pengurangan anggaran.

Dana ini diperuntukkan bagi perlindungan ekosistem di hutan, tegalan, dan lahan basah yang juga mampu menyimpan CO2 dalam jumlah besar,

Menteri Kehakiman Marco Buschmann, dari Partai Demokrat Bebas (FDP) yang dekat dengan pihak bisnis dan pengusaha telah mengesampingkan kebijakan "rem utang" guna membebaskan dana subsidi bagi para petani yang terkena dampak banjir baru-baru ini.

Hal ini dapat dilakukan jika pemerintah mengumumkan situasi darurat, seperti yang terjadi setelah banjir besar di Lembah Ahr pada 2021. Baru-baru ini Buschmann mengutip putusan mahkamah konstitusi dan mengatakan bahwa ia tidak lagi yakin apakah keputusan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan temuan pengadilan.

"Persyaratan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal sangat ketat. Kita tidak boleh mengambil risiko hukum apa pun di sini," kata Menteri Buschmann kepada surat kabar Die Welt am Sonntag. "Ini bukan soal pelit, ini soal keadilan antargenerasi."

(ae/hp)

Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!