Menlu Retno Sindir AS-Barat Punya Standar Ganda soal HAM: Kerap Dikte RI, Biarkan Israel Serang Gaza

Sebelumnya, Juru Bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) buntut gagalnya resolusi gencatan senjata terkait perang Hamas-Israel di Gaza, Palestina.

Awalnya, Iqbal mengungkapkan Pemerintah Indonesia kecewa karena gagalnya resolusi gencatan senjata di Gaza oleh DK PBB.

Padahal, sambungnya, kondisi di Gaza sudah mengkhawatirkan.

"Kita sangat kecewa dan sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi (gencatan senjata di Gaza) tersebut."

"Karena menurut Indonesia, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan dan gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dengan lancar ke Gaza," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Baca juga: Perang Israel-Hamas, Jumlah Korban Tewas di Gaza 18.205 Jiwa, Warga Terluka Capai 49.645 Orang

Kendati demikian, Iqbal menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus aktif untuk mengupayakan perdamaian di Gaza.

"Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan agar segera ceasefire atau gencatan senjata segera dicapai dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan segera ke Gaza," tuturnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan gagalnya resolusi gencatan senjata menjadi wujud kegagalan pula bagi DK PBB.

Padahal, imbuhnya, DK PBB memiliki mandat untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

"Kita menyesalkan bahwa resolusi gagal untuk diadopsi karena ini adalah menunjukkan sekali lagi, DK PBB kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa DK PBB sebagai organ yang mendapatkan mandat untuk menjaga dan keamanan dunia."

"Sekali lagi, DK PBB gagal menunjukkan relevansinya dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional," kata Iqbal.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap kedua ke Gaza.

Namun, Iqbal mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia masih terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar dibukanya pintu kedua untuk keperluan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Gencatan Senjata Gagal Imbas Veto AS

Sebagai informasi, DK PBB menggelar rapat terkait kondisi Gaza dan menghasilkan resolusi penghentian perang antara Hamas dan Israel pada Jumat (8/12/2023) lalu.

Dari 15 anggota DK PBB, 13 anggota menyatakan setuju untuk resolusi gencatan senjata di Gaza, satu negara yaitu Inggris abstain, dan negara terakhir yaitu AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi tersebut.