Serangan Israel ke Kamp Pengungsi Gaza Tewaskan 38 Orang, Hamas Sebut Masih Banyak Korban Lain

TRIBUNNEWS.COM - Hamas menyebut sebanyak 38 orang tewas setelah militer Israel menyerang kamp pengungsian Maghazi di Gaza tengah.

Sementara sebanyak 100 orang terluka akibat serangan Israel pada Sabtu (4/11/2023) malam.

Sebelumnya, Hamas melaporkan 51 orang tewas akibat serangan Israel ke Kamp Maghazi itu.

Israel terus melakukan serangan di Jalur Gaza melalui udara, darat, dan laut semalaman.

Kepala kantor media pemerintah Hamas, Salama Marouf mengatakan, sejumlah orang saat ini masih hilang.

Petugas penyelamat, kata Marouf, masih berusaha mencari mereka di bawah reruntuhan rumah yang hancur.

Baca juga: Lebih dari 60 Sandera Hamas Hilang akibat Serangan Udara Israel di Gaza

Meski terdapat laporan tersebut, Reuters masih belum bisa memverifikasi pernyataannya secara langsung.

Militer Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Israel mengatakan mereka menargetkan Hamas, bukan warga sipil, dan kelompok militan tersebut menggunakan penduduk sebagai tameng hidup.

Para menteri luar negeri dari Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken di Amman pada hari Sabtu.

Mereka mendorong Washington untuk membujuk Israel agar menyetujui gencatan senjata.

Baca juga: Update Perang Israel-Hamas Hari ke-30: 30 Truk Bantuan Memasuki Gaza Lewat Perbatasan Mesir

"Perang ini hanya akan menimbulkan lebih banyak penderitaan bagi warga Palestina, bagi Israel, dan ini akan mendorong kita semua kembali ke dalam jurang kebencian dan dehumanisasi," kata Menlu Yordania, Ayman Safadi, dikutip dari Reuters.

Namun, diplomat tinggi AS menolak gagasan gencatan senjata, dan mengatakan bahwa hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.

Blinken menyebut, bila ada gencatan senjata dapat memungkinkan kelompok Islam Palestina untuk berkumpul kembali dan menyerang lagi.

Washington telah mengusulkan jeda lokal dalam pertempuran untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan agar orang-orang meninggalkan Jalur Gaza yang berpenduduk padat.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menolak hal tersebut saat bertemu Blinken pada Jumat di Tel Aviv.

Baca juga: Turki Panggil Duta Besar untuk Israel Buntut Tragedi Kemanusiaan di Gaza

Blinken akan mengunjungi Turki pada hari Senin untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik tersebut.

Wakil Presiden Iran, Mohammad Mokhber menyebut tindakan Israel sebagai "kejahatan perang".

"Kita harus segera mengakhiri ini dan memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza," ucap Mokhber.

Serangan dan pengepungan Israel telah memicu kekhawatiran global terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah pesisir yang sempit tersebut.

Blinken Terus Bujuk Israel untuk Jeda Perang

Baca juga: Serangan Israel di Kamp Pengungsi Maghazi Tewaskan 51 Orang

AS sedang berusaha membujuk Israel untuk mengambil jeda kemanusiaan dari serangan udara di Gaza.

Dikutip dari AP, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken membuat upaya baru untuk membantu warga sipil, dan bertemu dengan para menteri luar negeri Arab pada hari Sabtu di Yordania.

Hal ini terjadi setelah pembicaraannya di Israel dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menegaskan tidak akan ada gencatan senjata sementara sampai semua sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan.

Sementara itu, para pemimpin Arab mengecam kematian ribuan warga sipil Palestina dalam perang Israel-Hamas mendorong gencatan senjata segera pada hari Sabtu.

Namun, Blinken memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan kontraproduktif.

Baca juga: Serangan Udara Israel Tewaskan 60 Orang yang Disandera Hamas, Netanyahu Ogah Gencatan Senjata

Para menteri Arab berulang kali menyerukan agar pertempuran dihentikan sekarang juga dan mengutuk taktik perang Israel.

"Kami tidak dapat menerima pembenaran yang dianggap sebagai hak untuk membela diri, hukuman kolektif terhadap warga Palestina di Gaza," kata Sameh Shoukry dari Mesir.

"Ini sama sekali bukan pembelaan diri yang sah," lanjutnya.

Blinken berpegang teguh pada posisi AS bahwa gencatan senjata akan merugikan hak dan kewajiban Israel untuk membela warganya setelah serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

Dia mengatakan komitmen pemerintahan Biden terhadap hak pembelaan diri Israel tetap teguh.

Baca juga: Perekonomian Uni Eropa Bisa Babak Belur Terdampak Perang Hamas-Israel

"Kami sekarang berpandangan bahwa gencatan senjata hanya akan membuat Hamas tetap bertahan, mampu berkumpul kembali dan mengulangi apa yang telah mereka lakukan," kata Blinken.

Blinken mengatakan AS mendukung "jeda kemanusiaan" dalam operasi Israel untuk memungkinkan peningkatan aliran bantuan, dan meningkatkan transit warga asing keluar dari Gaza dan ke Mesir.

Rekan Blinken dari Yordania dan Mesir menganggap hal itu belum cukup.

Presiden Joe Biden dalam percakapan singkat dengan wartawan pada hari Sabtu menyatakan ada kemajuan dalam upaya AS untuk membujuk Israel agar menyetujui jeda kemanusiaan.

Sebaliknya, para pejabat Arab mengatakan masih terlalu dini untuk membahas salah satu agenda utama Blinken, yaitu masa depan Gaza pascaperang.

Baca juga: Sehari Setelah Pidato Hassan Nasrallah, Rudal Burkan Hizbullah Langsung Hancurkan Pos Militer Israel

Menghentikan pembunuhan dan memulihkan bantuan kemanusiaan adalah hal yang mendesak dan harus ditangani terlebih dahulu, kata mereka.

"Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya?" kata Ayman al-Safadi dari Yordania.

"Kami tidak memiliki semua variabel untuk mulai memikirkan hal itu. Kita perlu meluruskan prioritas kita," tambahnya.

Blinken mengakui kekhawatiran negara-negara Arab terhadap korban sipil di Gaza dan menggarisbawahi risiko perang terhadap posisi Israel di negara-negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel selama beberapa dekade.

Shoukry dan al-Safadi mengatakan mereka sepakat untuk terus bekerja sama dengan Blinken dan pihak lainnya untuk mencapai tujuan akhir mengakhiri perang, memulihkan keadaan normal di Gaza, dan memberikan alasan bagi rakyat Palestina untuk mengharapkan negara mereka sendiri yang merdeka.

(Tribunnews.com/Whiesa)