China Pecat Menteri Pertahanan yang Menghilang Selama 2 Bulan

TRIBUNNEWS.COM - China resmi memecat Menteri Pertahanan, Li Shangfu yang tidak terlihat di depan umum selama 2 bulan, sejak akhir Agustus.

Dikutip dari Al Jazeera, Presiden China, Xi Jinping menandatangani keputusan presiden untuk memecat Li dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan pada Selasa, (24/10/2023).

Li juga kehilangan jabatan politik lainnya, termasuk sebagai anggota dewan negara bagian dan anggota Komisi Militer Pusat.

Selain Li Shangfu, Qin Gang yang dipecat dari jabatan Menteri Luar Negeri pada Juli, juga dicopot dari jabatannya sebagai anggota dewan negara bagian.

Jabatan Menteri Luar Negeri China kini digantikan oleh Wang Yi.

Wang Yi dijadwalkan akan berangkat ke Washington, AS pada pekan ini untuk bertemu Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan.

Baca juga: Cheget Rusia, Koper Tombol Nuklir yang Diboyong Vladimir Putin Saat Bertemu Xi Jinping

Pertemuan tersebut untuk membuka potensi pertemuan pertama Xi dan Presiden Joe Biden dalam setahun, dikutip dari NBC News.

Sementara itu, saat ini belum ada yang ditunjuk untuk menggantikan Li Shangfu menjadi Menteri Pertahanan.

Meski dicopot jabatan, belum ada informasi secara jelas apakah Li dan Qin akan menghadapi tuntutan atau sanksi hukum lainnya.

Sebelumnya, Li Shangfu tidak terlihat di depan umum sejak 29 Agustus.

Serangkaian laporan di media Barat menyatakan, dia sedang diselidiki atas tuduhan korupsi dan akan segera dicopot.

Meski demikian, informasi terkait penyelidikan atas tuduhan korupsi tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya.

Meskipun tidak ada tanda hilangnya Qin dan Li menandai perubahan dalam kebijakan luar negeri atau pertahanan China, kepergian mereka telah menimbulkan pertanyaan mengenai lingkaran kekuasaan Presiden Xi.

Xi dikenal sangat menghargai kesetiaan dan berjanji untuk menghapuskan segala bentuk korupsi di ranah publik dan swasta.

Janji itu diwujudkan dalam kebijakan yang kadang-kadang dilihat sebagai metode untuk menghilangkan saingan politik dan memperkuat posisi politik di tengah masalah ekonomi dan meningkatnya ketegangan dengan AS.

(Tribunnews.com, Widya)