KBRI Beberkan Alasan Korea Selatan Menjadi Negara Favorit Pekerja Migran Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kedutaan Besar Indonesia di Seoul mencatat dari 50.000 WNI, ada lebih dari 37.000 WNI yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan.

Data ini menunjukkan bahwa Korea Selatan menjadi salah satu negara favorit bagi PMI.

Namun hal itu bukan tanpa alasan, ungkap Wakil Duta Besar RI untuk Korea Selatan (Korsel) Zelda Wulan Kartika kepada delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea dari Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Selasa (31/5/2023).

Bidang ketenagakerjaan, turut menjadi pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu Presiden Republik Korea (Korea Selatan/Korsel) Yoon Suk Yeol, di Hiroshima, Jepang, pada KTT G7 beberapa waktu lalu.

Secara khusus, Presiden Jokowi meminta Presiden Korea Selatan untuk menambah kuota dan perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.

Baca juga: Bayi Berusia 2 Tahun di Korea Utara Dipenjara Seumur Hidup karena Orang Tua Bawa Alkitab

Zelda mengatakan sistem penempatan PMI di Korsel adalah berdasarkan perjanjian Government to Government (G to G).

Keuntungannya para PMI mendapat perlindungan yang pasti dari pemerintah Korsel.

"PMI diperhatikan pemerintah Korea saat bekerja disini. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan bosnya, pemerintah Korea juga ikut andil untuk mencari solusi dan memastikan kondisi PMI baik-baik saja," ujar Zelda.

Dengan sistem G to G, penempatan dilakukan pemerintah, sehingga swasta tidak bermain disini.

Selain itu, PMI yang dikirim merupakan PMI yang terlatih.

Tak ayal, gaji PMI di Korsel bisa mencapai Rp 22 juta rupiah per bulan.

"Para pekerja disini cukup terjamin. Mereka mendapat gaji sesuai UMR bahkan lebih. Bahkan kalau dikonversikan ke rupiah bisa 22 juta rupiah. Mereka juga dapat tunjangan asuransi, dan uang lembur. Jadi terjamin," ujarnya.

Selain itu, pemerintah Korsel juga mendirikan shelter-shelter untuk memantau para pekerja asing, termasuk PMI, agar diperlakukan baik dengan para bosnya.

"Itulah mengapa kita menginginkan penambahan kuota," ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga tengah mencoba mengembangkan pengiriman PMI lewat sektor swasta.

Namun pemerintah akan dibatasi dan memastikan bahwa PMI yang dikirim merupakan PMI yang mempunyai keterampilan.

"Jadi mereka bukan PMI yang tidak terampil, skilled worker. Ini yang akan diutamakan," ujarnya.