Israel Hancurkan SD Palestina di Tepi Barat, Uni Eropa Beri Kritik Tajam

TRIBUNNEWS.COM - Pasukan Israel menghancurkan sebuah Sekolah Dasar Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel pada Minggu (7/5/2023).

Israel beralasan hal ini dilakukan demi keamanan karena mereka menganggap SD itu dibangun secara ilegal.

SD itu merupakan proyek yang didanai oleh Uni Eropa.

Uni Eropa kemudian memberikan kritik tajam kepada Israel atas serangan itu.

"Uni Eropa mengutuk penghancuran sekolah yang didanai Uni Eropa di Jubbet Adh Dhib di Palestina yang diduduki pagi ini oleh Pasukan Pendudukan Israel. Pembongkaran berdampak langsung pada 81 anak dan pendidikan mereka," tulis Uni Eropa di laman Twitternya, Minggu (7/5/2023).

Uni Eropa mengatakan terkejut setelah pasukan Israel tiba saat fajar di lokasi sekolah, yang menurut seorang pejabat Otoritas Palestina melayani 45 siswa dan terdiri dari lima ruang kelas.

Baca juga: Israel Serbu Nablus, 3 Warga Palestina Tewas, 2 di Antaranya Diduga Terlibat Serangan di Hamra

Melalui laman resmi Uni Eropa, mereka menyerukan Israel untuk menghentikan semua penghancuran dan penggusuran.

Uni Eropa akan meningkatkan penderitaan penduduk Palestina dan berisiko mengobarkan ketegangan di lapangan.

Pada tahun 2022, total 954 bangunan dihancurkan atau disita oleh otoritas pendudukan di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, jumlah tertinggi yang tercatat sejak 2016.

Lebih dari 80 persen atau 781 bangunan yang berlokasi di Area C, telah dihancurkan.

Secara total, 1.032 orang telah mengungsi akibat penghancuran bangunan Palestina yang dilakukan oleh Israel.

Baca juga: Pria Palestina Meninggal di Sel Tahanan Israel setelah Mogok Makan selama 86 Hari

Israel Hancurkan SD Palestina di Tepi Barat

Saat buldoser menghancurkan SD yang terletak di desa Jabbet al-Dhib itu, warga Palestina melemparkan batu ke pasukan Israel yang menembakkan gas air mata ke arah mereka.

"Sebuah trailer dan ruang kelas yang terbuat dari lembaran timah dibersihkan dari isinya sebelum dibongkar," kata seorang koresponden AFP.

COGAT, badan kementerian pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah pendudukan, memberlakukan batas waktu dua pada Maret 2023 untuk mengosongkan tempat itu mengikuti perintah pengadilan Yerusalem.