PBB: Ada 46 Negara Masuk Kategori Kurang Berkembang, 9 di Asia

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, DOHA -Indonesia menyerukan penguatan kemitraan global untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang atau least-developed countries (LDCs) pada pertemuan Fifth UN Conference on the Least Developed Countries (LDC 5) di Doha, Qatar, 5-9 Maret 2023.

PBB mencatat saat ini terdapat 46 negara yang termasuk dalam kategori LDCs, dimana 33 di antaranya negara Afrika, 9 di Asia, 3 di Pasifik dan 1 di Karibia.

Dalam pernyataan nasional Indonesia, Duta Besar RI untuk Qatar dan Ketua Delegasi RI Ridwan Hassan mengatakan bahwa LDCs masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas produksi, kemampuan fiskal yang kurang memadai, tekanan utang, dan kurangnya akses terhadap teknologi.

Kondisi negara LDCs ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 serta berbagai tantangan multi-dimensional lainnya, termasuk perubahan iklim serta kerentanan pangan dan energi.

“Adopsi Doha Programme of Action 2022 merupakan bukti komitmen kolektif kita untuk mendukung LDCs. Namun kita perlu bekerja keras untuk memastikan implementasi efektifnya,” kata Ridwan.

Indonesia mendorong tiga hal. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendanaan pembangunan di LDCs.

Saat ini LDCs menghadapi keterbatasan pendanaan, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun bantuan pembangunan.

Dunia internasional perlu mendukung LDCs melalui pemberian bantuan pembangunan, investasi, dukungan teknis, inovasi model pendanaan, dan pembebasan tekanan utang.

Baca juga: Jalur Sutera yang Digagas China Dikhawatirkan Jadi Jebakan Utang Bagi Negara Berkembang

“Di bawah Presidensi Indonesia, G20 sepakat untuk meningkatkan pendanaan campuran (blended finance) kepada negara berkembang, termasuk LDCs,” kata Ridwan.

Kedua, memajukan pembangunan SDM di LDCs.

Besarnya populasi usia muda di LDCs menjadi aset berharga yang harus dikembangkan, antara lain melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Selama ini Indonesia aktif memberikan bantuan kapasitas kepada LDCs.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ada Negara Maju yang Tidak Ingin Melihat Negara Berkembang Menjadi Maju

Ketiga, memperkuat kemitraan Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Kerja Sama Triangular.

Kerja sama tersebut harus berdasarkan permintaan dari LDCs dan mengusung prinsip solidaritas, inklusivitas, kesetaraan, dan leave no one behind.