AS Longgarkan Sanksi Suriah selama 180 hari untuk Salurkan Bantuan Gempa

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk sementara waktu melonggarkan sanksi terhadap Suriah.

Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pengiriman bantuan ke negara yang dilanda gempa mematikan pada Senin (6/2/2023) kemarin.

Diketahui, hampir tidak ada bantuan kemanusiaan yang tiba di Suriah meskipun ribuan kematian dilaporkan.

Gempa bumi berkekuatan 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah sampai hari ini, Sabtu (11/2/2023) sudah menewaskan 23.700 orang.

Bencana ini menambah situasi buruk di Suriah akibat perang saudara, yang saat ini berada di bawah kendali oposisi.

Dikutip Guardian, Departemen Keuangan AS pada Kamis (9/2/2023) malam mengumumkan pelonggaran sanksi selama 180 hari agar semua transaksi yang berkaitan dengan upaya bantuan gempa dapat dikerjakan maksimal.

Baca juga: Update Gempa Turki dan Suriah: Upaya Penyelamatan Masih Berlanjut, Korban Tewas 23.700 Orang

“Saya ingin memperjelas bahwa sanksi AS di Suriah tidak akan menghalangi upaya penyelamatan nyawa rakyat Suriah,” kata Wakil Menteri Keuangan, Wally Adeyemo.

Pemerintahan Assad perumit pengiriman bantuan

Para analis mengatakan tuntutan pemerintah Bashar Al Assad dan efek perang adalah faktor utama yang memperumit pengiriman bantuan.

"Ada terlalu banyak masalah akses," kata analis senior di program AS, International Crisis Group, Delaney Simon.

Seperti diketahui, Suriah berada di bawah sanksi AS sejak 1979, ketika Washington menetapkannya sebagai negara sponsor terorisme.

Baca juga: Update Gempa Turki-Suriah: Jumlah Korban Lebih dari 23.000 Jiwa

Gedung Putih memperketat pembatasan lebih lanjut di tengah perang Irak pada 2004 dan berulang kali setelah perang saudara pecah pada tahun 2011.

Perang tersebut telah menyebabkan runtuhnya hubungan antara pemerintah Suriah dan barat.

Bantu Suriah dan Turki tapi enggan terlibat dengan pemerintahan Assad

AS berkomitmen membantu penduduk di kedua sisi perbatasan Turki-Suriah yang hancur akibat gempa bumi mematikan, Senin (6/2/2023).

Namun AS mengesampingkan berurusan langsung dengan pemerintah Suriah.

Baca juga: Pemerintah Jepang Bantu Korban Gempa di Suriah dan Kirim Tim Medis ke Lokasi Gempa Turki

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, AS akan mengirimkan bantuan ke Suriah melalui organisasi non-pemerintah (LSM) tanpa melibatkan pemerintahan Bashar al-Assad, yang dianggap tidak sah.

"Akan sangat ironis – bahkan kontraproduktif – bagi kami untuk menjangkau pemerintah yang telah menganiaya rakyatnya selama belasan tahun sekarang," kata Price.

"Sebaliknya, kami memiliki mitra kemanusiaan di lapangan yang dapat memberikan jenis bantuan setelah gempa bumi yang tragis ini," ucapnya.

Price menambahkan bahwa AS telah memobilisasi bantuan untuk membantu mereka yang terkena dampak di kedua negara.

Namun sikap AS terhadap Suriah tampaknya tidak melunak begitu saja.

Baca juga: Terbang ke Istanbul, ASFA Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Turki dan Suriah

Pemerintah AS meminta Assad untuk mundur pada 2011 ketika pemberontakan rakyat berubah menjadi perang saudara berkepanjangan yang telah menewaskan ratusan ribu orang di Suriah.

Meskipun beberapa sekutu AS di Timur Tengah telah memperbaiki hubungan dengan Suriah dalam beberapa tahun terakhir, AS mengatakan tidak akan mengubah penentangannya terhadap Assad tanpa penyelesaian politik yang inklusif terhadap konflik tersebut.

Pemerintah Suriah tetap berada di bawah sanksi berat AS, yang bertujuan mengisolasi negara secara ekonomi sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia yang didokumentasikan secara luas.

Price mengatakan AS tidak akan mengubah kebijakannya untuk bekerja sama dengan mitra nonpemerintah untuk membantu warga Suriah.

Pengiriman bantuan AS ke Turki dan Suriah berbeda

Price juga mengatakan proses pengiriman bantuan ke Suriah dan Turki berbeda..

“Di Turki, kami memiliki mitra di pemerintahan. Di Suriah, kami memiliki mitra berupa LSM di lapangan yang memberikan dukungan kemanusiaan,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)