Krisis ekonomi Sri Lanka: Pendidikan jadi hal mewah, orang tua sebut 'hanya satu anak saya yang bisa bersekolah'

Malki bisa bersekolah karena sepatu dan seragamnya masih pas.

Tapi adik perempuannya, Dulanjalee, berbaring di tempat tidur sambil menangis. Dia kesal hari ini bukan gilirannya.

"Sayangku, jangan menangis," kata Priyanthika. "Ibu akan mencoba dan membawamu besok."

Pendidikan yang hancur

Saat matahari terbit, anak-anak yang berangkat sekolah bergegas di sepanjang jalan tanah dengan mengenakan seragam katun putih. Mereka duduk menumpuk di jok belakang sepeda motor atau berdesakan di tuk-tuk.

Di seberang kota, Prakrama Weerasinghe menghela napas lelah.

Ia adalah kepala sekolah di Sekolah Menengah Kotahena Pusat Kolombo dan menyaksikan kesulitan ekonomi yang dialami para siswa setiap hari.

"Ketika hari sekolah dimulai, ketika kami mengadakan upacara pagi, anak-anak sering pingsan karena kelaparan," ujarnya.

Pemerintah berkata mereka sudah mulai mendistribusikan beras ke sekolah-sekolah namun beberapa sekolah yang dihubungi oleh BBC mengatakan mereka belum menerima bantuan.

Weerasinghe mengatakan kehadiran siswa sempat turun sampai 40% sehingga ia terpaksa meminta para guru untuk membawa makanan tambahan supaya siswa terus kembali ke kelas.

Baca juga:

• Kehidupan penuh kesedihan di Sri Lanka: Makan dengan lauk sambal kelapa, listrik mati berjam-jam, antre berhari-hari untuk beli BBM
• Warga Sri Lanka berbondong-bondong kabur ke Australia - 'tidak ada bedanya kalaupun saya mati di perahu’
• ‘Saya tak sanggup beli susu untuk bayi saya’- Krisis ekonomi di Sri Lanka

Joseph Stalin adalah Sekretaris Jenderal Serikat Guru Ceylon.

Dia yakin pemerintah pura-pura tidak tahu tentang semakin banyaknya keluarga yang berhenti menyekolahkan anak karena alasan biaya.

"Guru-guru kami adalah yang melihat kotak-kotak makan siang yang kosong," katanya. "Korban sebenarnya dari krisis ekonomi ini adalah anak-anak."

"Mereka (pemerintah) tidak mencari jawaban atas masalah ini. Ini sudah diamati dan diidentifikasi oleh UNICEF dan lainnya, tapi tidak pemerintah Sri Lanka."