Jepang, Korea Selatan, AS Beri Sanksi ke 3 Pejabat Korea Utara atas Uji Coba Rudal Balistik

TRIBUNNEWS.COM - Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat sepakat memberikan sanksi pada tiga pejabat Korea Utara karena uji coba rudal Balistik.

Ketiganya diidentifikasi terlibat langsung dalam program senjata Pyongyang, Korea Utara.

Amerika Serikat (AS) mengatakan rudal balistik Korea utara menimbulkan risiko besar bagi kawasan dan seluruh dunia.

Pada Kamis (1/12/2022), Departemen Keuangan AS menyebut ketiga pejabat tersebut adalah Jon Il Ho, Yu Jin, dan Kim Su Gil.

Sanksi yang diberlakukan adalah pembekuan aset individu yang berbasis di AS.

Baca juga: Geram dengan Sikap Kim Jong Un, Amerika Siapkan Sanksi Lebih Banyak ke Korea Utara

Peran 3 Pejabat Korea Utara dalam Uji Coba Rudal

Dikatakan, dua pejabat Korea Utara (Jon Il Ho dan Yu Jin) yang terkena sanksi telah memainkan peran penting dalam pengembangan senjata pemusnah massal (WMD).

Masing-masing menjabat sebagai wakil direktur dan direktur Departemen Industri Munisi Korea Utara.

Sementara satu pejabat lainnya, Kim Su Gil, menjabat sebagai direktur Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea tahun 2018-2021 dan mengawasi implementasi keputusan terkait program WMD, seperti diberitakan oleh Al Jazeera.

Sanksi dari Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang

Selain AS, Korea Selatan juga memberlakukan sanksi pada beberapa warga negara Korea Utara, terkait uji coba rudal Korea Utara.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan sanksi terhadap delapan orang Korea Utara dan tujuh lembaga yang terlibat dalam program pengembangan nuklir dan rudal di Korea Utara.

Mereka yang ditambahkan ke daftar hitam termasuk pejabat di lembaga keuangan yang terkait dengan program nuklir dan rudal Korea Utara.

Selain itu, orang yang terlibat dalam transfer ilegal barang-barang Korea Utara juga terkena sanksi, seperti diberitakan oleh Korea Times.

Semuanya sudah di bawah sanksi AS yang diberlakukan antara Januari 2018 dan Oktober 2022.

Negara seberang semenanjung Korea, Jepang juga menunjuk tiga entitas dan satu individu untuk sanksi baru.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan sanksi itu termasuk Grup Lazarus, yang diduga melakukan serangan siber.

Baca juga: Kirim Surat ke Kim Jong Un, China Ajak Korea Utara Untuk Jalin Kerja Sama

Korea Utara sahkan UU serangan nuklir 

AS menganggap Korea Utara merupakan ancaman serius bagi dunia.

Ancaman ini meningkat sejak September 2022 ketika Parlemen Korea Utara mengesahkan undang-undang yang mengizinkan militer untuk menggunakan senjata nuklir secara otomatis dan segera.

Mandat tersebut boleh dilaksanakan jika terjadi serangan yang akan segera terjadi terhadap kepemimpinan Kim Jong Un atau objek strategis penting di Korea Utara.

Undang-undang memperbarui aturan Pyongyang tentang kapan senjata nuklirnya dapat digunakan.

Termasuk dalam menanggapi serangan senjata pemusnah massal atau dalam kasus krisis bencana yang mengancam keselamatan rakyat Korea Utara.

Konstitusi Korea Utara sudah menyatakan negara itu sebagai negara senjata nuklir, dikutip dari The Washington Post.

Baca juga: Kirim Surat ke Kim Jong Un, China Ajak Korea Utara Untuk Jalin Kerja Sama

AS minta Dewan Keamanan PBB cegah Korea Utara kembangkan nuklir

Sanksi ini menyusul uji coba rudal balistik antarbenua pada 18 November 2022.

Korea Utara meluncurkan rudal balistik yang merupakan bagian dari rangkaian uji coba 60 rudal tahun ini.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan uji coba itu mengancam keamanan global, dikutip dari Al Jazeera.

Antony Blinken juga menggarisbawahi AS akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam menanggapi kecepatan, skala, dan cakupan peluncuran rudal balistik Korea Utara.

Departemen Keuangan AS mengatakan uji coba rudal menunjukkan perlunya semua negara untuk sepenuhnya menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan PBB harus mencegah Korea Utara memperoleh teknologi, bahan, dan pendapatan yang dibutuhkannya untuk mengembangkan kemampuan rudal nuklir dan balistiknya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Artikel lain terkait Rudal Korea Utara