Sabtu, 4 Oktober 2025

Kudeta Militer di China

Profil Xi Jinping, Dirumorkan Dikudeta di Tengah Wacana Perpanjang Jabatan Presiden China 3 Periode

Rumor itu muncul setelah Xi Jinping belum muncul di publik sejak menghadiri KTT di Uzbekistan 16 September 2022 lalu.

Editor: Hasanudin Aco
AFP
Presiden China Xi Jinping (tengah) berjalan melewati seorang pengawal kehormatan militer selama kunjungan diplomatik oleh Arab Saudi di luar Aula Besar Rakyat di Beijing, 22 Juli 2019. Saat ini muncul kabar Xi Jinping dikudeta. 

TRIBUNNEWS.COM, CHINA - Presiden China Xi Jinping dirumorkan dikudeta.

Rumor itu muncul setelah Xi Jinping belum muncul di publik sejak menghadiri KTT di Uzbekistan 16 September 2022 lalu.

Di media sosial twitter rumor bahwa Xi Jinping dikudeta dan ditahan oleh Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) bahkan jadi trending topik.

Akan tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Beijing mengenai rumor tersebut.

Seperti diketahui, Partai Komunis China akan mengadakan Kongres Partai ke-20 pada 16 Oktober mendatang.

Baca juga: Rumor Presiden China Xi Jinping Dikudeta Muncul Usai Menghadiri KTT di Uzbekistan

Forum itu dipercaya akan dijadikan Presiden Xi Jinping untuk memimpin di periode ketiga.

Beberapa waktu lalu diberitakan BBC, Parlemen China menyetujui pencabutan pasal di konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali periode.

Dalam beberapa dekade terakhir, semua pemimpin China menjabat dua kali periode atau dua kali lima tahun.

Pembatasan ini dicabut oleh parlemen, yang dengan sendirinya membuka lebar-lebar kemungkinan Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup.

Profil Xi Jinping

Lahir pada tahun 1953, Xi Jinping merupakan putra dari salah seorang pendiri Partai Komunis.

Xi Jinping kini menjadi pemimpin tertinggi di Partai Komunis China dan Presiden Republik Rakyat China.

Dia bergabung dengan partai pada tahun 1974 dan menapak karier hingga menjadi presiden pada tahun 2013.

Di bawah kepemimpinannya, Cina menempuh reformasi ekonomi, kampanye antikorupsi yang tegas, dan kebangkitan nasionalisme namun dengan pemberangusan hak-hak asasi.

Di bawah kepemimpinannya, Cina menempuh reformasi ekonomi, kampanye antikorupsi yang tegas, dan kebangkitan nasionalisme namun dengan pemberangusan hak-hak asasi.

Xi Jinping lahir pada 15 Juni 1953, di Beijing, China, dari pasangan Xi Zhongxun dan Qi Xin. Dia memiliki dua kakak perempuan, Qiaoqiao dan An'an.

Ayahnya berkedudukan baik di Partai Komunis China, dan merupakan kawan dari pendiri Komunis China, Mao Tse-tung.

Tangkap Koruptor

Memenuhi salah satu janji awalnya, Xi segera memulai kampanye untuk menangani korupsi pemerintah.

Xi menangkap beberapa tokoh paling kuat di negara itu, termasuk mantan kepala keamanan Zhou Yongkang, dan pada akhir 2014. PKC sendiri telah mendisiplinkan lebih dari 100.000 pejabat.

Xi juga mulai merangsang ekonomi China yang melambat.

Pada 2014, China memperkenalkan inisiatif " "One Belt, One Road" untuk memperkuat rute perdagangan dan meluncurkan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang ambisius.

Di dalam negeri, pihaknya memperluas kekuatan bank swasta dan mengizinkan investor internasional memperdagangkan saham secara langsung di pasar saham Shanghai.

Xi juga telah mengubah beberapa undang-undang yang diberlakukan oleh pendahulunya, dan secara resmi mengakhiri kebijakan satu anak China pada 2015.

Di bawah jangkauan Xi, sistem sensor berusaha menghilangkan pengaruh Barat dalam kurikulum sekolah dan membatasi akses internet publik.

Xi juga mengawasi peraturan ekonomi yang bergema di luar perbatasan negaranya. Pemerintah turun tangan untuk menopang pasar perumahan yang lesu pada 2014, dan tiba-tiba mendevaluasi yuan pada musim panas 2015.

Untuk mewujudkan tujuannya menjadikan China sebagai negara adidaya global abad ke-21, Xi mendorong reformasi militer untuk meningkatkan angkatan laut dan udara.

Beberapa tahun terakhir, Xi menegaskan kapasitas angkatan laut China salah satunya dengan pembangunan pulau-pulau buatan di dalam wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Beijing menolak kabar itu, meski foto-foto satelit menunjukkan bahwa pulau-pulau itu digunakan untuk menampung militer dan terus berkembang.

Pada Juli 2016, sebuah pengadilan internasional di Den Haag memutuskan bahwa China telah mengeklaim wilayah tersebut secara ilegal. China menolak menerima otoritas dari keputusan tersebut.

Meskipun sering berselisih dengan AS mengenai masalah perdagangan, Xi secara terbuka mengakui perlunya China bekerja sama dengan mitra Baratnya dalam masalah perubahan iklim.

Perluasan Kekuasaan

Pada Oktober 2017, selama pertemuan Kongres Nasional Partai Komunis ke-19, para delegasi memilih untuk menambahkan kata-kata "Pemikiran Xi Jinping untuk Era Baru Sosialisme dengan Karakteristik Khusus China" ke dalam konstitusi partai.

Penambahan itu dimaksudkan sebagai prinsip panduan bagi partai untuk bergerak maju, dengan visi Xi membuka jalan bagi kepemimpinan global di tahun-tahun mendatang.

Lebih jauh lagi, perubahan konstitusi meningkatkan status Xi untuk menyamai status mantan ketua Partai Komunis Mao Tse-tung dan Deng Xiaoping.

Pada 2018 setelah Xi dikonfirmasi menjabat untuk lima tahun kedua, Kongres Rakyat Nasional menyetujui penghapusan batas dua masa jabatan kepresidenan, yang secara efektif memungkinkan Xi Jinping untuk tetap berkuasa seumur hidup.

Xi menghadapi tantangan baru di hari-hari terakhir 2019 dengan merebaknya penyakit mirip pneumonia di Wuhan.

Xi dan Partai Komunis mendapat kritik atas tanggapan awal mereka terhadap krisis. Termasuk upaya yang dilaporkan untuk membungkam dokter yang pertama kali memperingatkan tentang penyakit tersebut, dan untuk tindakan keras terhadap perjalanan dan kebebasan pribadi yang mengikutinya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved