Konflik Rusia Vs Ukraina
Putin Kritik PM Baru Inggris Liz Truss: Pemilihan Jauh dari Demokrasi
Putin menilai penunjukan Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru jauh dari demokrasi karena dipilih oleh anggota partai.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin mengomentari kemenangan Liz Truss dalam perebutan kursi Perdana Menteri Inggris.
Diketahui, Menteri Luar Negeri Liz Truss mendapat suara terbanyak dari anggota Partai Konservatif untuk menggantikan Boris Johnson sebagai pemimpin pemerintahan Inggris selanjutnya.
Putin menilai cara Inggris memilih para pemimpinnya jauh dari prinsip demokrasi.
Komentar publik perdana Putin ini muncul sehari setelah penunjukan Truss sebagai PM.
Dilansir The Guardian, Presiden Rusia ini menyinggung fakta bahwa Truss dipilih dalam pemungutan suara oleh Partai Konservatif, alih-alih rakyat Inggris.
"Rakyat Inggris Raya tidak ambil bagian, dalam hal ini, dalam pergantian pemerintahan."
Baca juga: Kabinet Liz Truss Jadi yang pertama di Inggris Tanpa Orang Kulit Putih di Posisi Teratas
"Elit yang berkuasa di sana memiliki pengaturan mereka sendiri," katanya kepada sebuah forum ekonomi di Vladivostok.
Putin sempat disinggung soal prospek hubungan dengan Inggris di bawah PM yang baru.
"Kami tahu posisi Tories (Partai Konservatif Inggris) dalam pertanyaan-pertanyaan ini, termasuk tentang hubungan dengan Rusia. Itu urusan mereka bagaimana membangun hubungan dengan Federasi Rusia," jawabnya.
"Bisnis kami adalah untuk membela kepentingan kami sendiri dan kami akan melakukannya secara konsisten, jangan ada yang meragukan hal itu," jelas Putin.
Liz Truss sempat membuat murka Moskow saat masih bertugas sebagai Menteri Luar Negeri.
Ia dianggap membuat komentar bernada negatif terhadap Rusia atau Russophobic.
Sama dengan Boris Johnson, Truss juga vokal dalam mendukung Ukraina melawan invasi Rusia.
Sederet politisi dan media Rusia telah bereaksi dengan kritik dan ejekan atas terpilihnya ia sebagai Perdana Menteri Inggris.
Kabinet 'Penuh Warna' Truss
Perdana Menteri Inggris, Liz Truss telah memilih anggota kabinetnya.
Tercatat untuk pertama kalinya, tidak ada pria kulit putih yang memegang satu dari empat posisi menteri penting dalam kabinet tersebut.

Reuters melaporkan, Truss menunjuk Kwasi Kwarteng sebagai Menteri Keuangan kulit hitam pertama Inggris.
Kwarteng sendiri merupakan anak dari pasangan suami istri asal Ghana.
Lalu ada James Cleverly, yang juga menjadi Menteri Luar Negeri kulit hitam pertama di negara ini.
Cleverly lahir dari ibu asli Sierra Leone, Afrika Barat dan ayahnya adalah pria kulit putih.
Ia pernah menyuarakan tentang intimidasi sebagai anak ras campuran dan mendorong partai untuk berbuat lebih banyak untuk menarik pemilih dari kalangan kulit hitam.
Suella Braverman, yang orang tuanya datang ke Inggris dari Kenya dan Mauritius enam dekade lalu, menggantikan Priti Patel sebagai Menteri Dalam Negeri etnis minoritas kedua.
Dengan jabatan ini, Braverman akan bertanggung jawab atas polisi dan imigrasi.
Keragaman yang berkembang sebagian berkat dorongan Partai Konservatif dalam beberapa tahun terakhir untuk mengajukan kandidat parlemen yang lebih bervariasi.
Pemerintah Inggris sampai beberapa dekade yang lalu sebagian besar terdiri dari pria kulit putih.
Butuh waktu hingga 2002 bagi Inggris untuk menunjuk menteri kabinet etnis minoritas pertamanya ketika Paul Boateng ditunjuk sebagai kepala sekretaris Departemen Keuangan.
Rishi Sunak, yang orang tuanya berasal dari India, adalah pendahulu Kwarteng dalam jabatan Menteri Keuangan.

Baca juga: Vladimir Putin Sebut Barat Telah Gagal, Masa Depan Dunia Kini Ada di Asia
Baca juga: Liz Truss Janji Bawa Negaranya Lewati Badai Ekonomi: Kita Bisa Jadi Inggris Modern yang Brilian
Sunak juga menjadi saingan Truss dalam perebutan kursi perdana menteri, dengan perolehan suara tepat di bawah eks Menlu itu.
"Politik telah mengatur langkahnya. Kami sekarang memperlakukannya sebagai hal yang normal, keragaman ini," kata Sunder Katwala, direktur lembaga pemikir non-partisan British Future, yang berfokus pada migrasi dan identitas.
Namun, jajaran atas bisnis, peradilan, pegawai negeri dan tentara semuanya masih didominasi kulit putih.
Terlepas dari kampanye keragaman partai, hanya seperempat dari anggota parlemen Konservatif adalah perempuan dan 6 persen dari latar belakang minoritas.
(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)